JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, pemerintahan di Kota Manokwari tetap berjalan pada Selasa (20/8). Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta warga untuk tidak lagi melakukan aksi anarkis di Manokwari, Papua Barat.
"Sesuai instruksi Pak Presiden, pemerintahan di Manokwari tetap berjalan seperti biasa," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar saat dikonfirmasi, Senin (19/8).
Senada dengan Bahtiar, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik meminta kepala daerah dapat melakukan koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kita sudah minta semua pemerintah daerah untuk melakukan konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Sehingga mencegah hal-hal yang tidak kita harapkan," ujar Akmal.
Menurut Akmal, peristiwa unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Manokwari didasari penerimaan informasi yang tidak tepat. Karenanya, pemerintah daerah diminta meluruskan informasi yang keliru tersebut.
"Kita luruskan, ini agar tidak timbul kesalahpahaman informasi kepada masyarakat. Sebab pemicunya persoalan informasi yang berseliweran macam-macam," ucap Akmal.
Oleh karena itu, Akmal menyebut kepala daerah yang juga terdampak dari kerusuhan tersebut, untuk dapat melakukan koordinasi dengan aparat keamanan.
"Sekaligus menginfokan kepada masyarakat agar tetap tenang, kemudian meluruskan informasi yang terjadi," tegas Akmal.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau agar masing-masing pihak di Papua menahan diri dan memaafkan jika ada ketersinggungan.
"Jadi, saudara-saudaraku, pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/8).
"Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh, tetapi, memaafkan itu lebih baik," tegasnya.
Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi
