NUSA DUA (RIAUPOS.CO) – Kementerian BUMN meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) dalam acara SOE International Conference di Bali, Senin (17/10). Pada tahap awal, BUMN mengelola dana IWF sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp15 triliun yang ditargetkan menyediakan akses air bersih bagi 40 juta penduduk Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, berdasar data Bappenas, baru 23 persen populasi Indonesia yang mengakses air bersih. Warga yang memperoleh akses ke sistem air bersih juga menghadapi harga air bersih yang tinggi dengan rentang Rp65 ribu hingga Rp140 ribu per meter kubik. "IWF merupakan solusi alternatif bagi pemerintah untuk menyediakan sistem air bersih tanpa pendanaan APBN," ucapnya.
Menurut Erick, IWF juga berperan mendorong pencapaian target pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 9.980 dolar AS pada 2030. Tanpa pasokan air bersih yang memadai, PDB Indonesia diprediksi akan berkurang 2,5 persen pada 2045.
Berdasar survei Susenas pada 2021, rumah tangga yang memiliki akses air minum layak konsumsi baru mencapai 90,8 persen. Dari jumlah tersebut, 12 persen memiliki akses air minum aman dan 19 persen memiliki akses air minum perpipaan.
IWF diinisiasi oleh Kementerian BUMN melalui sinergi holding Danareksa yang terdiri atas Danareksa, Nindya Karya, Perum Jasa Tirta 1, dan Perum Jasa Tirta 2. Terdapat sejumlah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Yakni, SPAM Kota Bandar Lampung, SPAM Karian di Banten dan DKI Jakarta, SPAM Kamijoro di Jogja, serta SPAM Benteng-Koberna di Bengkulu.
Selain itu, sistem penyediaan air baku Bendungan Sidan di Bali, sarana dan prasarana air baku Karian di Banten, Jakarta Sewerage System di DKI Jakarta, serta SPAM Semarang Barat di Jawa Tengah. SPAM Semarang Barat, selain untuk menyelesaikan krisis air bersih, juga mengatasi penurunan tanah karena penggunaan air tanah di Semarang.(c17/noe/jpg)
