JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pada Selasa (17/9), Pemprov DKI mengirimkan bantuan petugas untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhatula) di Riau. Namun, Pemprov Riau menolak bantuan tersebut. Akhirnya, 65 petugas itu dialihkan ke Kalimantan Tengah, yakni Palangkaraya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, pihaknya bersyukur jika permasalahan karhutla di Riau sudah selesai. Tujuan Pemprov DKI mengirimkan 65 petugas adalah untuk membantu dan mengendalikan dampak-dampak dari asap yang dihasilkan itu.
Dalam pengiriman petugas tersebut, sambung Anies, bukan ditujukan kepada Pemprov Riau. Melainkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Jadi ke mananya itu yang menentukan adalah BNPB. Per hari ini, informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah, karena di sana kondisinya sedang berat," terangnya di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (18/9).
Dalam pengalokasian petugas, Kemendagri juga ikut mengarahkan ke lokasi yang akan dituju. Mantan Mendikbud itu menegaskan, pihaknya hanya mengirimkan tim untuk membantu. Sedangkan lokasi yang akan dibantu, diatur oleh BNPB dan Kemendagri.
"Bukan kami yang menentukan. Yang malah berharap datang itu Jambi, Jambi yang meminta. Kita siap saja, mengikuti arahan dari Kemendagri dan BNPB," ujarnya.
Kendati demikian, Anies mengaku tak mengetahui alasan penolakan bantuan tersebut. Yang jelas, kata dia, Pemprov DKI tak mengirimkan petugas itu khusus untuk Pemprov Riau.
"Kami kan ngirimnya nggak ke sana, ngirimnya ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang ngirim ke sana, jadi memang koordinasinya dengan Kemendagri, nanti diarahkan oleh mereka. Kami senang sekali kalau ternyata Riau sudah bebas asap," tuturnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, pengiriman bantuan petugas yang diberikan Pemprov DKI terkesan sia-sia. Menurutnya, adanya penolakan bantuan tersebut karena kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan Pemprov Riau.
Seharusnya, kata dia, sebelum mengirim tenaga bantuan Pemprov DKI berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah yang akan diberikan bantuan, yakni Pemprov Riau. Bukan hanya dengan pemerintah pusat.
"Ketika kita punya itikad baik tetapi ditolak berarti soal komunikasi," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Meski begitu, politikus Fraksi PDI Perjuangan itu tetap mengapresiasi itikad baik Pemprov DKI yang ingin membantu wilayah lain yang sedang mengalami bencana. Hanya saja, sambung dia, niat yang baik perlu diimplementasikan dalam bentuk komunikasi dan koordinasi kepada tuan rumah.
"Misalkan saya sebagai orang yang punya otonomi, rumah kebakaran tiba-tiba orang datang, ujug-ujug kan belum tentu saya terima. Siapa tau saya masih bisa. Seharusnya, pihak luar bilang Pak Gembong, itu saya ada tenaga untuk bantu Pak Gembong mengangkut barang-barang, kan seperti itu," ujarnya.
Dia menambahkan, dengan adanya penolakan bantuan itu bisa menjadi pelajaran. Ke depan, sebelum membantu wilayah lain melakukan koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu.
Karena niat baik belum tentu diterima dengan baik. Sebab, lanjut dia, yang menurut pihak Pemprov DKI dibutuhkan belum tentu dibutuhkan oleh daerah yang mengalami musibah.
"Jadi ukuran jangan pakai ukuran kita. Tetapi, menurut kebutuhan dari daerah yang akan kita bantu. Enggak cuma koordinasi dengang pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah yang akan dibantu. Karena kan yang mau ketempatan pemerintah daerah setempat," tuturnya.(mim)
Sumber: Jawa Pos
