JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kabar baik diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, Rabu (16/8). Presiden Jokowi memastikan kenaikan gaji bagi para abdi negara pada 2024.
“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen. Ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan, APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan dengan fokus yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda. Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.
“Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau,” imbuh Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu melanjutkan, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.
“Postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati,” jelasnya.
Terkait kenaikan gaji, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menuturkan, kenaikan gaji dilakukan usai pemerintah berupaya maksimal saat berjibaku pada penanggulangan Covid-19.
“Ini kan setelah Covid-19 kemudian apa namanya beberapa tahun kita berjibaku dengan beberapa PR besar oleh karena itu, kemudian beberapa kementerian lembaga juga ada yang kinerjanya naik,” jelasnya ditemui di Kompleks DPR, kemarin.
Selain itu, Anas menyebut bahwa sudah cukup lama gaji PNS tidak mengalami kenaikan. Sementara itu banyak sekali tugas baru yang mesti dilakukan termasuk penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi layanan. “Ini sudah lama sekali kan mereka (tidak naik), di satu sisi kinerja mereka harus ditingkatkan. Demikian juga penyederhanaan proses bisnis dan ke depan juga ada digitalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, kenaikan gaji sebanyak delapan persen tersebut bagi Polri cukup berarti. Namun, diketahui bahwa kompleksitas kinerja Polri memiliki tingkat yang berbeda. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, gaji ideal itu masing-masing memiliki ukurannya. ”Saya berterima kasih atas kenaikan gaji ASN dan Polri ini,” tuturnya.
Dalam kondisi dan situasi negara lain yang cenderung menuju negara gagal, Indonesia justru anggaran belanjanya meningkat. Gaji ASN dan pensiunan mendapatkan peningkatan. ”Ini buat kami sebuah hal yang sangat menggembirakan,” jelasnya.
Namun begitu, Polri harus menjaga agenda pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), khususnya agenda pemilu yang akan digelar setahun penuh. Karena itu dibutuhkan dukungan-dukungan untuk anggaran Harkamtibmas. ”Di tengah jalan dalam situasi-situasi tertentu kami akan mengalami kesulitan,” terangnya.
Menurutnya, biasanya Polri akan meminta bantuan Menkeu untuk mendapatkan tambahan anggaran. Hal tersebut untuk Polri sudah sangat baik. ”Itu saja dalam kesempatan ini,” terang mantan Kabareskrim tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, anggaran kenaikan gaji mencapai Rp52 triliun untuk tahun depan. “Rinciannya, untuk ASN pusat Rp 9,4 triliun, sementara pensiunan yang naik 12 persen itu anggarannya tambahan Rp7 triliun, dan ASN daerah kenaikan 8 persen Rp25,8 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta penggunaan APBN 2024 ditingkatkan kualitasnya. Sehingga realisasinya benar-benar dapat memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Terlebih, 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.
“Harapan kita semua, belanja negara ke depan khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas dan manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah tengah menjalankan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau wellbeing budget. Yang mana kinerja APBN dikaitkan dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung. Dia berharap, cara itu dijalankan oleh setiap kementerian dan lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.
Jika berhasil, sistem ini bisa menjadi contoh yang baik. “Dapat menjadi legacy penyusunan anggaran belanja selanjutnya,” ujarnya. Terlebih, masih ada banyak tantangan dalam pemanfaatkan APBN. Belum lama ini, kata dia, Presiden menyoroti pelaksanaan anggaran untuk program stunting.
Dari Rp10 miliar contohnya, hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan langsung dari kelompok penerima manfaat. Sementara lainnya habis untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan-kegiatan berlabel penguatan dan pengembangan. “Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya,” kata politisi PDIP itu.(dee/far/lyn/idr/mia/han/das)
Laporan JPG, Jakarta
