JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pernyataan Zulfan Lindan berbuntut sanksi. Partai Nasdem memutuskan menonaktifkan Zulfan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Itu terjadi setelah pernyataannya yang menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo.
Keputusan penonaktifan Zulfan disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melalui keterangan tertulis kemarin. Surya mengatakan, Zulfan beberapa waktu terakhir kerap membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif.
Menurutnya, apa yang disampaikan Zulfan jauh dari semangat dan jati diri Partai Nasdem yang mengedepankan politik gagasan. Partai kemudian memberikan peringatan keras kepada Zulfan. Yaitu, dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. ''Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai Nasdem,'' tegas Surya.
Ia menyatakan, peringatan itu diharapkan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem. Yakni, untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan.
Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, tidak ada yang salah dengan pernyataan Zulfan. Sebab, apa yang ia sampaikan bisa diuji ke publik validitasnya. ''Pandangan bahwa Mas Anies sebagai antitesis Pak Jokowi pun sah-sah saja,'' ujarnya kemarin.
Demokrat, lanjut Kamhar, juga memiliki pandangan serupa. Saat menjabat Gubernur DKI misalnya, Jokowi tidak menuntaskan selama lima tahun. ''Berkebalikan dengan Mas Anies yang mengemban tanggung jawab sampai selesai,'' imbuhnya.(jpg)
