JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia menyalurkan sejumlah program bantuan sosial (bansos). Diantaranya adalah program bantuan langsung tunai (BLT).
Sayangnya dalam penyalurannya, masih terdapat beberapa kasus tidak tepat sasaran. Kondisi ini diungkap langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Dia mengatakan upaya penyaluran bansos tersebut harus terus diperkuat. Kemudian disatupadukan serta disempurnakan. Sehingga bisa tepat sasaran dan mencegah terjadinya kesalahan atau error.
“Sampai hari ini ada eselon I, derajatnya eselon I masih dapat BLT. Sampai hari ini,” kata Suharso dalam webinar nasional pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Jakarta pada Rabu (14/9/2022).
Politisi PPP itu mengatakan sudah menyampaikan kasus BLT yang diterima pejabat eselon I itu sejak 2020 lalu. Tetapi ternyata sampai tahun ini, yang bersangkutan masih saja menerima.
Suharso mengatakan pejabat eselon I yang bersangkutan itu masih mendapatkan BLT.
“Alhamdulillah (kata pejabat itu), meskipun kemudian disalurkan ke orang lain yang lebih berhak,” tutur Suharso.
Dia menegaskan sampai saat ini sejumlah negara masih berpacu bagaimana bisa pulih dari pandemi Covid-19 dengan cepat. Diantara caranya dengan menyalurkan program-program perlindungan sosial.
Mulai dari tingkat pusat oleh pemerintah pusat, hingga level provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Termasuk juga program jaminan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan lainnya.
Suharso mengatakan, ada dua pilar utama dalam menjalankan program bantuan atau perlindungan sosial. Pertama adalah pemutakhiran data.
Dia mengatakan data yang dimiliki untuk program bantuan sosial harus memiliki akurasi yang tinggi, lengkap, dan mencakup seluruh penduduk. Dia berharap melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) bisa mewujudkan pilar pertama ini. Yaitu menghasilkan data yang memadai sehingga program sosial pemerintah dapat tepat sasaran.
Pilar yang kedua adalah terintegrasinya beberapa program sosial yang sampai sekarang masih terfragmentasi. Dia mengatakan program-program sosial yang seperti itu harus bisa diintegrasikan.
Suharso juga menyampaikan contoh persoalan dalam penyaluran BLT. Seperti yang dikeluhkan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka bahwa kucuran BLT untuk wilayahnya masih kurang. Untuk diketahui data yang jadi acuan program BLT berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Sumber: Jawapos.com
Editor: Eka G Putra
