JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Polri menggelar analisa dan evaluasi (anev) program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 di Posko Presisi, Selasa (13/6/2023). Anev ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Dalam rapat anev ini, Wakapolri menyampaikan atensi khusus terhadap pentingnya cooling system situasi Politik jelang Pemilu 2024. Meski demikian, dari hasi Anev Posko Presisi, Gatot menyebut Polri telah memiliki kemampuan baik untuk merealisasikan hal tersebut.
"Dari berbagai pengukuran terhadap integritas organisasi dan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat, kemampuan itu sudah dimiliki Polri," jelasnya.
Data Anev yang menarik untuk menyebut maksud Wakapolri meliputi penilaian terhadap budaya integritas organisasi. Misalnya, di dalamnya terdapat pengukuran mengenai larangan PNPP bergaya hedonis.
"Dari penilaian per daerah, Anev menunjukkan terdapat 2 Polda yang memiliki indeks tertinggi yaitu Polda Kaltara dan Polda Kaltim. Ini saya harap bisa dilihat dan diikuti oleh daerah yang lain," ungkap Wakapolri.
Sementara itu data layanan publik dasar kepolisian terhadap masyarakat, meliputi layanan hotline, patroli siber, dan aduan melalui media sosial, sejumlah Polda diharapkan dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya.
"Optimalisasi layanan hotline 110 sebagai sarana pengaduan masyarakat diperoleh 2 Polda dengan indeks tertinggi, yaitu Polda Jabar dan Jatim. Kembali, penilaian ini perlu diteladani oleh daerah lainnya," jelasnya.
Data anev untuk optimalisasi patroli siber diketahui hampir terjadi di seluruh Polda. Dimana, berdasarkan paparan Wakapolri terdapat 20 Polda yang memiliki indeks tertinggi.
Hal yang tak kalah menarik adalah mengenai aduan masyarakat melalui media sosial. Hasil anev menunjukkan Polda Bengkulu dan Sumsel menunjukkan dua daerah yang memiliki tingkat aduan tinggi dan direspon dengan baik oleh satuan wilayah tersebut.
"Ini penting dalam era digital, aduan masyarakat langsung melalui media sosial yang sering disebut viral itu. Penting bagi kepolisian untuk merespon aduan semacam ini. Tentu saja biar bisa merespon itu, harus melakukan monitoring dengan baik," tegasnya.
Dari data anev yang terhitung, Wakapolri Gatot menekankan bahwa cooling system sebagai respon terhadap dinamika situasi Politik jelang Pemilu 2024, harus mengtamakan Harkamtibmas dengan mengoptimalkan patroli yang menargetkan kejahatan konvensional.
"Lakukan respon cepat laporan dan aduan yang meresahkan masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kaposko Presisi Irjen Slamet Uliandi menerangkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri berdasarkan survei eksternal telah mencapai posisi 73,2 persen yang dilakukan Lembaga Survei Indikator. Sedangkan lembaga Charta Politika menghitung tingkat kepercayaan publik di posisi 70 persen.
"Posko Presisi memberikan ruang bagi eksternal untuk melakukan penilaian secara independen, sehingga apa yang dilakukan Posko Presisi mengevaluasi di dalam dan dinilai oleh eksternal," pungkasnya.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Eka G Putra
