BOGOR (RIAUPOS.CO) - Permintaan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani kepada Presiden Joko Widodo agar Indonesia terlibat dalam proses perdamaian di negara berpenduduk 32 juta jiwa itu mulai direalisasikan. Jumat (11/5), puluhan ulama dari Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan melakukan pertemuan trilateral.
Pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor tersebut menghasilkan Deklarasi Bogor untuk mendorong proses perdamaian di Afghanistan.
Intinya, ulama tiga negara sepakat bahwa Islam adalah agama yang menyebarkan keselamatan dan kedamaian. Oleh karenanya, dengan semangat itu, ulama mendukung upaya penghentian konflik berkepanjangan yang sudah menjerat Afghanistan selama puluhan tahun. “Masih panjang ini prosesnya. Kami perlu ini (deklarasi ulama, red) sebagai statement awal,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah menutup pertemuan trilateral di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin.
Dalam rumusan pembahasan kemarin, unsur-unsur ulama di Afghanistan sudah sepakat untuk berdamai. Bahkan, meski ulama dari perwakilan Taliban tidak hadir, mereka sudah menyampaikan komitmennya untuk mau berdamai. Dalam pembukaan trilateral kemarin, Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia sangat antusias dan sungguh-sungguh dalam mengemban kepercayaan untuk terlibat diproses perdamaian di Afghanistan. Kesungguhan itu, lanjutnya, sudah ditunjukkan dengan kehadiran Wapres Jusuf Kalla dalam Kabul Process Conference pada Februari lalu.
Selain itu, Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan Presiden Pakistan Mamnun Hussain dan PM Pakistan Abbasi untuk membahas bersama perdamaian Afghanistan. “Alhamdulillah Pakistan menyambut baik upaya Indonesia membantu di Afghanistan,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam pertemuan Trilateral kemarin, Jokowi juga menyampaikan sikap Indonesia mengecam keras rencana Amerika Serikat memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem. Jokowi menilai, rencana negeri Paman Sam itu sebagai pelanggaran yang serius.
“Indonesia mengecam keras keputusan ini, keputusan pelanggaran ini melanggar resolusi dewan keamanan dan majelis umum PBB,” kata Jokowi di hadapan puluhan ulama dari tiga negara.
Oleh karenanya, presiden mendesak dewan keamanan (DK) dan majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut. Serta perlu mengambil langkah selanjutnya untuk mencegah rencana Amerika.
Pada kesempatan itu, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti langkah Amerika dengan memindahkan kedutaannya. Sebab, langkah itu beresiko mengganggu proses perdamaian dan mengancam perdamaian di kawasan.
“Kita bersama rakyat Indonesia akan berjuang dengan rakyat palestina. Dan Palestina akan selalu ada di helaan nafas diplomasi Indonesia,” imbuhnya. (far/jpg)
