JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah memandang berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan. Terbaru, pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Bantuan sebesar Rp1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun.
"Tadi (kemarin, red) juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600.000 per penerima. Sasarannya ada 12 juta penerima," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Selasa (5/4).
Sebelumnya, berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima. Ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk tiga bulan. "Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan," kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK. Namun pupuk subsidi itu harus tepat sasaran. Saat ini pupuk urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar AS.
Beberapa bahan pupuk juga harus impor dari Ukraina. "Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk," ujar Airlangga.
Ya, kemarin, Presiden Joko Widodo menggelar sidang paripurna mengenai antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia. Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, terutama pangan dan energi, yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina.
Di saat yang sama, pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas. Selain kenaikan pangan dan energi, juga memberi pengaruh pada kenaikan inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan selain melihat secara detail harga-harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan yang ambil, juga harus menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan menjaga APBN. "Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan," ujarnya.
Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN untuk mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas. Menurut perempuan yang disapa Ani itu, kenaikan harga tersebut akan memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain masyarakat akan turut merasakan rambatan inflasi global tersebut.
"Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut," ujarnya.
Ani menambahkan bahwa Jokowi juga meminta supaya para menteri melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya, anggaran untuk program pemulihan ekonomi dalam kerangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) ada Rp455 triliun.
"Program pemulihan ekonomi di dalam rangka PCPEN ini akan kemudian difokuskan kepada program-program seperti labour-intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja," bebernya.
Kepala Negara juga meminta agar jajarannya meningkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk serta bibit. Ani menuturkan, saat ini dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah sehingga ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan.
Ani kembali menegaskan bahwa instrumen APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. "Terutama yang tadi merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia dan di sisi lain adalah menggunakan APBN secara tepat." ujarnya.
Harapannya langkah ini bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN.
Pengusaha Janji Bayar Penuh THR
Sementara itu, pengusaha mengaku satu suara dengan pemerintah soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2022. Janji bakal penuhi kewajiban THR pekerja.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji meyakinkan, bahwa Kadin Indonesia telah mengimbau kepada rekan-rekan pengusaha untuk taat pada regulasi dalam memenuhi THR di tahun ini.
"Kami merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik progresnya. Dampak pandemik juga terus dikawal oleh pemerintah. Berpijak dari sana kami mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah," ujar Adi, saat dihubungi, kemarin (5/4).
Menurut Adi, pengusaha skala menengah sampai besar seharusnya tidak ada kesulitan yang berarti untuk memenuhi kewajiban THR pekerja. Memang diakui, beberapa sektor masih merasakan dampak pandemi seperti sektor hotel, restoran, dan sejenisnya. Namun, pengusaha dinilai sudah pasti mempersiapkan kewajiban THR dari jauh-jauh hari.
"Untuk pengusaha UMKM, jika ada yang tidak mampu, tentu hal tersebut harus dibicarakan melalui dialog pekerja dan pengusaha untuk mencari titik temu," sebut Adi.
Namun, menurut Adi hal tersebut juga tidak boleh dijadikan pengecualian bagi perusahaan untuk tidak memenuhi kewajiban THR. "Ketidakmampuan tersebut bukan berarti lantas tidak dibayarkan, mungkin hanya masalah mekanismenya saja. Dan kita di lingkungan pengusaha juga tidak sepakat jika ada pengusaha yang memutuskan secara sepihak," tegas Adi.
Terpisah, rencana pemerintah mewajibkan pembayaran THR 100 persen tanpa dicicil mendapat dukungan penuh serikat pekerja/buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, hal itu sudah jadi keharusan mengingat perekonomian Indonesia sudah mulai pulih.
Begitu pula dengan perekonomian perusahaan pun sudah mulai tumbuh dan bergerak positif. "Artinya semua sektor mulai bergerak. Perusahaan sudah menuju normal dan mendapat keuntungan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam temu media, Selasa (5/4).
Alasan lainnya, kata dia, daya beli masyarakat termasuk buruh sedang turun tajam saat ini. Dari survei yang dilakukan KSPI, penurunan daya beli buruh turun hingga 30 persen akibat tidak ada kenaikan upah selama dua tahun terakhir.
"Apalagi saat ini harga-harga kebutuhan pokok melonjak menjelang Idulfitri," katanya. Di antaranya, minyak goreng, cabai, hingga LPG yang juga diisukan bakal naik dalam waktu dekat. Kondisi ini tentu akan semakin mencekik para buruh.
Karenanya, pembayaran THR tahun ini tak boleh dicicil. Harus diberikan 100 persen. Lagi pula, kata dia, pemberian THR dapat meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Mengingat, pada hari raya, buruh bisa membelanjakan 1,5 kali gaji mereka usai menerima THR. Tentu hal ini akan berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi.
"Di sisi lain perusahaan juga akan diuntungkan karena produksi akan meningkat. Oleh karena itu pembayaran THR 100 persen akan membantu mengimbangi," tutur pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh tersebut.
Lalu, bagaimana jika perusahaan kesulitan membayar THR pekerjanya? Dia menyarankan agar perusahaan bisa meminjam dana ke bank untuk membayar THR. Tak ada alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan Menteri Ketenagakerjaan (menaker).
Kendati demikian, dia juga meminta agar pemerintah bisa memberikan support penuh. Pemerintah bisa memberikan relaksasi berupa kebijakan bunga rendah pada perusahaan yang meminjam dana untuk pembayaran THR pekerja.(agf/mia/dee/lyn/han/bil/wan/das)
Laporan JPG, Jakarta
