JAKARTA (RIAUPOS.CO) – DPR mengesahkan sembilan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022–2027 kemarin (4/10). Ketua DPR Puan Maharani berharap semua anggota terpilih Komnas HAM dapat melindungi hak-hak rakyat secara maksimal. ’’Khususnya hak-hak perempuan,’’ ujar Puan.
Pengesahan anggota Komnas HAM dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan I Tahun Sidang 2022–2023 di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Rapat tersebut menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR mengenai calon anggota Komnas HAM pada 30 September lalu. Dari 14 kandidat, 9 orang terpilih sebagai calon anggota Komnas HAM. ’’Semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah,” kata Puan yang memimpin rapat paripurna.
Sembilan anggota terpilih Komnas HAM itu adalah Atnike Nova Sigiro, Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing.
Jumlah komisioner bertambah dibandingkan periode sebelumnya yang hanya tujuh orang. Dengan bertambahnya jumlah anggota Komnas HAM, kinerja mereka diharapkan semakin efektif dan lebih cepat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Dari sembilan anggota yang ditetapkan DPR, Atnike terpilih sebagai ketua Komnas HAM. Puan pun mengapresiasi terpilihnya Atnike sebagai ketua baru yang menggantikan Ahmad Taufan Damanik. Atnike menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai ketua Komnas HAM dalam sejarah Indonesia.
’’Semoga dengan terpilihnya ketua perempuan Komnas HAM, hak-hak perempuan Indonesia semakin terjamin,” ucap Puan. Nama-nama anggota terpilih akan dikirim ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik.
Terpilihnya Atnike sebagai ketua Komnas HAM mendapat respons dari para pegiat HAM. Salah satunya, Haris Azhar. Haris yang bersama Atnike mendirikan Lokataru Foundation pada 2016 menyebut para komisioner baru Komnas HAM harus menerapkan standar etik tinggi untuk menghadapi kerumitan persoalan Komnas HAM. Baik persoalan internal maupun eksternal.
”Akan menarik melihat mereka (Atnike dkk) menghadapi keruwetan di Komnas HAM,” terangnya.
Haris mengatakan, Komnas HAM punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Salah satunya, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. ”Penyelidikan kasus Munir yang belum lama ini dimulai Komnas HAM salah satunya,” ujarnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
