DAMPAK CORONA

HIPMI Nilai Kebijakan Pemerintah Atasi Dampak Covid-19 Berceceran

Nasional | Sabtu, 02 Mei 2020 - 20:32 WIB

HIPMI Nilai Kebijakan Pemerintah Atasi Dampak Covid-19 Berceceran
ILUSTRASI. Warga antre saat pembagian bantuan sosial (Bansos) oleh pemerintah Provinsi Banten di gedung sekolah SMP 2 PGRI Kota Tangerang, Sabtu (2/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Eka Sastra mengatakan, Indonesia membutuhkan satu gugus untuk pemulihan ekonomi dari dampak wabah Covid-19. Hal tersebut berkaca dari negara-negara tetangga yang telah membuka pembatasan gerak perekonomiannya.

"Indonesia butuh satu gugus tugas pemulihan ekonomi. Kalau Malaysia sudah mulai membuka blokade ekonominya, negara-negara lain, seperti Thailand pun sekarang sudah membuka itu," ujarnya dalam video conference, Sabtu (2/5).


Eka memandang, kebijakan pemerintah dalam menangani dampak virus Covid-19 sendiri perlu diapresiasi. Meskipun menurutnya, masih belum fokus.

"Jujur, kebijakan-kebijakan ini berceceran ke mana-mana, di otoritas fiskal dan moneter," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi harus sudah mulai memikirkan langkah pemulihan dan menyusun ketahanan ekonomi dan bisnis setelah virus Covid-19 usai. "Karena ke depan ketika virus korona menghilang mungkin ada permasalahan lain, sehingga dibutuhkan kebijakan ekonomi solid untuk ketangguhan ekonomi Indonesia," jelasnya.

Namun dia menambahkan, strategi pemulihan tersebut harus dimulai dari pemerintah melalui kebijakan strategis. Misalnya, dalam penyediaan kebutuhan domestik di bidang kesehatan.

"Indonesia tidak punya bahan alat pelindung diri, hanya menjahitnya saja di sini lalu diekspor. Obat dari luar negeri bahan bakunya, ini yang menyebabkan harga tinggi, Indonesia butuh perubahan paradigma memprioritaskan penyediaan domestik," pungkasnya.

Sumber: JawaPos.com
Editor: Erizal









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook