JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Arahan pemerintah untuk memprioritaskan infrasrtuktur sebagai target belanja dana desa memang memancing beberapa keluhan. Salah satunya, pendapat bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk membangun ekonomi. Namun, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menegaskan bahwa pihaknya punya program tersendiri untuk membangun ekonomi desa.
Marwan mengatakan, pihaknya berencana untuk melakukan pilot project untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun ini. Proyek tersebut rencananya dilakukan dengan dana internal kementerian. Hal itu diakui untuk menjawab pertanyaan publik mengenai peningkatan aspek ekonomi di desa.
"Memang tidak bisa menjangkau semua. Tapi paling tidak kami berusaha untuk membantu pembuatan setidaknya seribu BUMDes tahun ini. Nilai pembangunan tersebut bakal bergantung dengan konsep dan potensi yang akan digarap," terangnya usai melakukan diskusi dengan kelompok kerja masyarakat sipil di Jakarta Rabu (13/1/2016).
Menurutnya, proyek tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi Indonesia dari aspek badan pengelolahan. Saat ini, Kementerian Desa PDTT sudah mengadakan berbagai kerja sama untuk meningkatkan setiap potensi desa yang berbeda-beda. Mulai dari kerja sama antar lembaga sampai dengan pemerintah negara sahabat.
"Misalnya, kami sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk membangun desa energi. Program ini akan menarget desa-desa yang punya potensi energi dari konvensional hingga terbarukan. Akan diberdayakan sehingga bisa mengelola sendiri,’’ ungkapnya.
Namun, lanjut dia, dia berharap bahwa Dana Desa yang menjadi amanah Presiden Jokowi tetap dibelanjakan sesuai arahan. Yakni, untuk infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih. Pasalnya, pemerintah menilai bahwa aspek infrastruktur adalah kebutuhan paling vital untuk membangun desa.
"Misalnya, ada desa di Sumbar (Sumatera Barat) yang mengajukan untuk menjadi pusat kebudayaan desa. Di Jawa Barat, ada yang mengajukan untuk perkebunan. Ini tidak boleh. Karena harus dialokasikan untuk infrastruktur," tegasnya.
