Menurut Surya Chandra Surapaty, Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali ini dipastikan akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Ini tidak saja dalam hal tingginya agka kelahiran saja, tapi juga semua aspek permasalahan kehidupan. Tidak hanya terkait manusia saja, tapi juga alam sekitarnya.
’’Masalah pembakaran hutan di Sumatera contohnya, Itu juga sebagai imbas persoalan kependudukan. akibat tidak seimbangnya antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan keperluan hidup, sehingga merusak alam. Hal ini kata Surya harus diperhatikan semua pihak dan semua jajaran.
’’Saya minta semua kepala BKKBN selalu berkoordinasi dengan jajaran Depdagri. Dalam hal ini Gubernur dan Bupati wali kota. Mereka mau kok untuk diajak kerja sama, karena hasil yang akan dicapai juga akan dirasakan sebagai keberhasilan kepal daerah. Jadi jagan ada lagi yang enggan untuk berkoordinasi,’’ katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tahun 2016 merupakan momentum yang sangat strategis terutama menjelang diadakannya SDKI tahun 2017 untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) apakah hasilnya tetap atau berkembang mencapai sasaran, oleh karena itu pelaksanaan program KKBPK tahun 2016 harus dilaksanakan secara optimal.
Sesuai Amanat UU No. 23 Tahun 2014 (pasal 404) paling lambat sampai Oktober 2016 terutama pengalihan urusan dan tata pemerintahan dalam rangka penataan dan penguatan kelembagaan, maka pihak BKKBn harus bisa menggunakan monentum ini. ’’Saat ini sedang berlangsung perhitungan hasil Pilkada serentak di 299 daerah provinsi dan kabupaten/kota, merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan advokasi dan sosialisasi pentingnya program KKBPK, sehingga menjadi salah satu program prioritas yang dituangkan dalam RKPD 2016-2020,’’ ujarnya lagi.
"Kepala Perwakilan (Keper) BKKBN seluruh Indonesia harus terbuka dan selalu melakukan komunikasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing soal jumlah anggaran yang dikelola," tegas Surapaty.
Dalam pada itu, Kepala BKKBN Riau drs Indrawarman MS MSc kepada Riau Pos mengakui bahwa ada perlambatan pengelolaan program KB di daerah sebagai akibat makin berkurangnya jumlah tenaga PLKB dan PKb di masing-masing kabupaten kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan desa.
’’Soal koordinasi, di Riau cukup intensif dilakukan ke masing-masing instansi terkait yang ada di kabupaten kota. Bahkan Gubernur Riau pun berkomitmen penting terhadap kependudukan ini, terutama dalam hal meningkatkan derajat kualitas penduduk Riau,’’ kata Indrawarman.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Riau meraih juara II bidang media printing. ’’Ini menunjukan kepedulian semua pihak terhadap arti penting keluarga berencana ini. ’’Kita presiasilah, semoga semua lembaga dan mitra BKKBN yang ada di Riau bisa saling bergandengan untuk memajukan negeri ini yang dimulai dari keluarga,’’ harap Indawarman lagi.(ril)
