Hal ini tentu tidak manusiawi, di tengah tingginya biaya hidup rakyat dan melambungnya harga barang. Di sisi lain hanya beberapa daerah yang mampu memberikan upah yang layak setara UMR.

Hasbi menambahkan, kini tinggal menunggu kemauan politik pemerintah dan DPR RI untuk membuat serta mengambil kebijakan strategis untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Sehingga ke depan pemeritah tidak berkutat lagi pada permasalahan tenaga honorer. Namun bisa fokus pada peningkatan SDM.

FHI yakin pemerintah bisa menyelesaikan hal tersebut dalam sebuah skenario dan formulasi kebijakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Jika ada kemauan pemeritah dan DPR RI untuk meramu solusi kebijakan. Tentu dengan sebuah konsep yang lebih manusiawi dan berkeadilan mengingat pengabdian dan loyalitas tenaga honorer bertahun-tahun pada negara.