Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan pemerintah tentu tidak mungkin mengawasi hampir 75.000 desa itu. Dia berharap ada peran serta pemerintah daerah mulai dari camat, bupati, sampai gubernur ikut terlibat dalam pengawasan. Apalagi, kelak dana desa akan terus ditambah.

‘’Nanti pada waktunya akan berkembang rata-rata Rp1 miliar atau mungkin lebih pada satu desa,’’ ujar JK. Dia berharap dana tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan perekonomian di desa.

Dengan begitu, tidak akan terjadi urbanisasi besar-besaran. ‘’Apabila desa tidak punya kemampuan ekonomi, apabila desa tidak meningkatkan produktivitasnya, maka beban urban kota lebih besar lagi,’’ imbuh JK.

Minister Counsellor Kemenlu dan Perdagangan Australia Fleur Davies menuturkan Australia memang tertarik untuk berpartisipasi dalam mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa itu. Salah satunya untuk memastikan dana desa benar-benar dipakai untuk meningkatkan pembangunan. Apalagi ada banyak uang yang disalurkan ke desa. ‘’Bantuan khususnya techincal assistance untuk mendukung kementerian desa, kementerian lain dan juga provinsi serta kabupaten,’’ imbuh dia.(jun/rnl)