APKLIBERNAS SURATI SEJUMLAH KEMENTERIAN

Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Nasional

Nasional | Rabu, 26 Juli 2017 - 11:38 WIB

Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Nasional
BERI ARAHAN: Presiden Joko Widodo memberi arahan tentang mobil listrik saat penutupan Rakernas Apeksi di Hotel Savana, Malang, pekan lalu.

Apa yang diharapkan Apklibernas sebenarnya sudah pernah dilakukan pemerintah era sebelumnya. Tepatnya, ketika Menteri BUMN dijabat Dahlan Iskan. Saat itu, dengan berbagai cara, Dahlan mendorong percepatan riset-riset mobil listrik. Dia juga menggerakan keterlibatan BUMN dan swasta dalam membuat komponen mobil listrik nasional (Molina).

Menurut Sukotjo, pelibatan kemampuan nasional dalam pengembangan kendaraan listrik nasional juga sangat penting. Misalnya perguruan tinggi yang sudah banyak memiliki tim mobil listrik. Termasuk LIPI dan BPPT.  Pemerintah memang harus bergerak cepat mengambil kesempatan terjadinya pergeseran penggunaan mobil berbahan bakar minyak (BBM) ke mobil listrik. Sebab, pergeseran itu melahirkan paradigma baru dunia industri.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Menurut Sukotjo, rancangan mobil listrik dapat dibuat dengan menggunakan komponen yang jauh lebih sedikit dibanding mobil BBM. Ada banyak komponen yang memerlukan investasi besar di mobil BBM tak lagi diperlukan lagi di mobil listrik. “Inilah yang disebut perubahan paradigma itu. Indonesia harus mengambil kesempatan ini untuk mewujudkan kemandirian industri kendaraan listrik nasional. Ini sesuai program (kerja pemerintahan Presiden Jokowi, red) Nawacita,” tegasnya.

Apklibernas juga menyampaikan usulan terkait insentif untuk menggairahkan keberadaan mobil listrik di tanah air. Antara lain, perlunya insentif untuk investor pabrik kendaraan listrik. “Misalnya pembebasan pajak atau tax holiday,” ujar Sukotjo.

Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif di sisi pengguna mobil listrik. Misalnya pembebasan pajak STNK, balik nama untuk periode tertentu.

Pemerintah juga bisa meniru kebijakan yang sudah dilakukan sejumlah negara terkait mobil listrik. Misalnya pembebasan atau pemberian insentif biaya tol di kota besar. Hal lain yang perlu kebijakan pemerintah ialah dorongan agar tersedia fasilitas charging station di sejumlah tempat. Seperti SPBU, restoran atau area parkir. Semua fasilitas itu diharapkan bisa mendorong masyarakat lebih antusias berpindah ke kendaraan listrik. (gun/agf/dee/ttg/jpg)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook