Sementara itu, khusus untuk pembangunan asrama Densus 88 di Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian sempat menyebut jika penyelesaiannya masih membutuhkan dana Rp150 miliar. Dari kebutuhan tersebut Rp50 miliar di antaranya sudah dialokasikan kepada Polda Metro Jaya, sehingga total kekurangannya masih Rp100 miliar.
Tak hanya anggaran untuk Densus 88, Luhut mengatakan pemerintah juga berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk program kontra terorisme. Misalnya, kegiatan deradikalisasi di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan menggandeng sejumlah organisasi keagamaan. Namun, besaran anggarannya belum ditentukan. ’’Mudah-mudahan bisa direalisasikan tahun ini,’’ ucapnya.
Pengamat terorisme Mardigu WP menyebut, rencana pemerintah mengalokasikan dana Rp1,9 triliun untuk Densus 88 dinilainya sebagai sesuatu yang berlebihan. ’’Dana sekian itu terlalu besar,’’ ujarnya.
Menurut dia, sebagai pasukan taktis antiteror, Densus 88 lebih banyak bergerak di bidang penindakan. Sementara itu, pemerintah mestinya lebih menekankan upaya pencegahan aksi terorisme, termasuk program deradikalisasi. ’’Karena itu, dana besar itu mestinya juga dialokasikan untuk BNPT dan BIN (Badan Intelijen Negara),’’ katanya.
Meski dinilai terlalu besar, namun jika dibandingkan anggaran penanganan terorisme yang dialokasikan negara-negara besar, alokasi Rp1,9 triliun itu masih teramat kecil. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat (AS), rata-rata anggaran kegiatan kontra terorisme yang mencakup intelijen dan penindakan, tiap tahunnya mencapai 16 miliar dolar AS (setara Rp216 triliun).
Di Australia, pada 2015 lalu, pemerintah menambah anggaran kontra terorisme sebesar 450 juta dolar Australia, sehingga totalnya menjadi 1,08 miliar dolar Australia (setara Rp10,3 triliun). Adapun Perancis yang menjadi target serangan teror Charlie Hebdo pada awal 2015 dan serangan mematikan di Paris pada akhir 2015 lalu, sudah menyiapkan dana hingga EUR 35,2 untuk periode 2016 - 2020 atau sekitar 8,8 miliar euro (setara Rp130 triliun) per tahun.(owi/idr)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
