"Potensi PHK ini akan terjadi pada industri komponen automotif dan sepeda motor. Mungkin karyawan tetap masih aman. Tapi, banyak juga karyawan kontrak di perusahaan otomotif yang tidak aman. Biasanya, kontrak mereka tidak diperpanjang,’’ imbuhnya.

Menurut dia, pemerintah baru melakukan tindakan setelah adanya isu penutupan pabrik dari Panasonic dan Toshiba. "Yang dipersoalkan bukan manajemen perusahaan, tapi pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa melakukan kebijakan antisipasi. Misalnya dengan insentif pajak, penyesuaian tarif listrik, dan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menolak memberikan respons terhadap tuduhan tersebut. Dia hanya menerangkan bahwa pihaknya sedang melakukan konfirmasi terkait gelombang PHK tersebut. Terkait sikap dan solusi pemerintah, dia menolak untuk memberikan pernyataan.(bil/end)

Laporan: JPG

Editor: Fopin A Sinaga