Memilih Kepala Daerah Dengan Pertimbangan Kebudayaan

Nasional | Selasa, 01 Desember 2020 - 19:04 WIB

Memilih Kepala Daerah Dengan Pertimbangan Kebudayaan
Yusuf Susilo Hartono (kiri) sedang memegang Deklarasi Banjarmasin 2020, yang sedang ditandatangani Menko PMK Muhadjir Effendy pd HPN 2020. Isinya mendorong kebudayaan sebagai prioritas pembangunan. (DOK. PWI PUSAT)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pelaksanaan Pilkada serentak tinggal beberapa hari lagi. Dalam memilih sosok kepala daerah, baik itu bupati maupun walikota, di antara banyak pertimbangan adalah yang bersangkutan memiliki kepedulian pada pemajuan kebudayaan lokal sebagai basis pemajuan kebudayaan nasional.

Indikator pertimbangan ini dinilai penting karena akan berdampak pada kemajuan budaya nasional. 

Demikian disampaikan Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono di Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Baca Juga :Raja Isyam Lantik Jajaran Pengurus PWI Kampar di Balai Bupati

"Jika Bupati atau Walikota peduli pada kebudayaan lokal masing-masing, akan majulah kebudayaan nasional. Akan tetapi kalau Bupati dan Walikota tidak peduli dengan kebudayaan lokal, bisa jadi bakal mengancam pemajuan kebudayaan nasional," tuturnya. 

Seiring hal tersebut pers sebagai pilar keempat demokrasi, harus mengawal tidak saja aspek politik dan ekonomi, melainkan seluruh aspek kehidupan termasuk kebudayaan. Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa DNA bangsa Indonesia itu seni budaya, bahkan menurut UNESCO pada 2017, Indonesia superpower di bidang kebudayaan, maka mengawal kebudayaan bagi pers penting adanya.

Dalam konteks itulah PWI era Margiono hingga kini era Atal S.Depari, secara berkala menggelar Anugerah Kebudayaan PWI Pusat untuk Bupati dan Walikota dikaitkan dengan peringatan Hari Pers Nasional. 

"Anugerah Kebudayaan PWI Pusat ini bertujuan untuk mencari sosok-sosok Bupati/Walikota yang memiliki kepedulian membangun daerahnya dengan pendekatan kebudayaan. Mengapa Bupati/Walikota, karena di era otonomi daerah, Bupati/Walikota ujung tombak terdepan dalam pemajuan Indonesia," papar Yusuf Susilo Hartono, salah seorang penggagas Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang dipercaya sebagai pelaksana.

Masih Dibuka Pendaftaran

Menyinggung pelaksanaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat pada HPN 2021 di Jakarta, 9 Februari 2021 mendatang, Berlangsung dua gelombang pendaftaran. Pertama,  Oktober -November. Gelombang kedua, kini tengah berlangsung  hingga 17 Desember 2020. "Alhamdulillah, Bupati/Walikota yang mendaftar sudah banyak. Baik dari baik Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua", kata Yusuf.

Bagi Bupati dan Walikota yang berminat mengikuti Anugerah Kebudayaan PWI Pusat ini, bisa mendapatkan informasinya di PWI daerah masing-masing, maupun di APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten se Indonesia) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota se- Indonesia). Bisa juga langsung ke PWI Pusat.

Menurut Yusuf, para Bupati dan Walikota yang pernah menerima penghargaan ini antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat menjabat Walikota Bandung, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anaz, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Tubaba Umar Ahmad, dan Bupati Serdang Bedagai H.Soekirman. 

’’Untuk keterangan lebih lanjut hubungi
Yusuf Susilo Hartono pada nomor 081283127458,’’ singkatnya.

Laporan : M Ali Nurman (Pekanbaru)

Editor : Eka G Putra









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook