PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Masyarakat pesisir khususnya di Riau masih didominasi oleh masyarakat nelayan. Berbagai upaya pemerintah dilakukan dengan target mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut. Meski begitu, target tersebut masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pasalnya, bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Beberapa waktu lalu, Riau dikenali sebagai penghasil ikan terbesar di Nasional, bahkan di Dunia. Belakangan, hal tersebut sudah hilang bahkan biota laut produk nelayan Riau menurun. Pemerintah dikabarkan sudah melakukan upaya peningkatan produksi tersebut seperti memberikan bantuan alat tangkap atau sekadar subsidi bahan bakar. Namun hal itu dinilai masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal tersebut juga dinilai tidak tepat lagi oleh pengamat masyarakat nelayan Riau, DR Agusnimar. Pasalnya, dia melihat kondisi masyarakat nelayan masih tetap sama dan memprihatinkan.
’’Kondisi masyarakat Nelayan Riau maupun di tempat lain masih memperhatinkan. Banyak faktor yang membuat mereka tetap sama dan tidak memiliki kemajuan dalam nilai kesejahteraan. Saya kira saat ini bantuan pemerintahan tidak tepat jika hanya memberikan alat tangkap maupun subsidi minyak. Harus ada yang direformasi dalam bantuan kepada mereka,’’ terang DR Agusnimar.
Beberapa faktor yang dimaksud Dosen Perikanan Universitas Islam Riau ini adalah menurunnya hasil produksi ikan akibat menurunnya habitat ikan di laut sekitaran Riau. Tidak hanya itu, alat yang digunakan nelayan juga masih tradisional sehingga kalah saing dengan nelayan modrn yang berasal dari negara lainnya. Selain itu, harga jual produk tangkapan juga masih rendah sehingga tidak mampu menutupi biaya produksi yang tinggi. Satu faktor yang benar-benar mempengharuhi kondisi perikanan tangkap Riau adalah kerusakan alam yang cukup parah beberapa tahun belakangan. Berdasarkan salah satu riset menjelaskan, produksi ikan di perairan Selat Melaka mulai mengalami penurunan yang drastis. Atas faktor tersebut, DR Agusnimar mengajak pemerintah untuk lebih mengedepankan bantuan dalam bentuk lainnya.
