RIAUPOS.CO - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan menghadiri rapat koordinasi (rakor) penerapan sistem pemberdayaan desa dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Pekanbaru, Rabu (27/1). Rakor yang membahas penekanan terjadinya karhutla tersebut juga dihadiri Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Williem Rampangile, para kepala daerah se-Riau dan tamu undangan lainnya.
Plt Gubri memaparkan rakor karhutla perlu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan pada musim kemarau mendatang.
Pemerintah juga berulang kali memperingati perusahaan untuk selalu mencegah berbagai kemungkinan buruk. Semua itu sudah dilakukan. Peristiwa tahun lalu menjadi pembelajaran supaya tidak terulang kembali.
Bupati Inhil HM Wardan menuturkan rakor tersebut merupakan pertemuan lanjutan yang sudah dilaksanakan bersama Presiden RI di Jakarta beberapa waktu lalu. Artinya pemerintah sangat serius untuk menekan karhutla. Sebab kata bupati, karhutla mengakibatkan banyak penderitaan bagi kehidupan. Tidak saja merusak perekonomian, tapi juga menganggu kesehatan. Ribuan bahkan jutaan warga, mayoritas anak-anak akan terkena penyakit gangguan pernafasan.
“Jadi wajar kalau pelaku karhutla dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan. Karena dampaknya sangat banyak, termasuk terhadap pendidikan. Berapa banyak sekolah diliburkan,” ujar bupati.(adv)
