PEMERINTAH DIMINTA WASPADA

2016 Diprediksi Kemarau Panjang

Lingkungan | Senin, 14 Desember 2015 - 12:31 WIB

Menanggapi hal tersebut Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman secara singkat mengakui bahwa pemerintah memang sudah memulai pencegahan. Di mana seluruh pihak terkait, baik SKPD di Pemprov Riau hingga seluruh Pemkab/Pemko agar memulai upaya pencegahan di seluruh sektor. Agar Karhutla tidak terulang lagi di tahun depan dan selanjutnya.

‘’Karena pada 2015 ini kita sudah bisa menekan angka kebakaran, maka diharapkan tahun depan jadi lebih berkurang. Kita sudah mulai pencegahan, pemerintah, swasta dan masyarakat diminta bersama-sama dalam hal ini,’’ katanya.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Tak Temukan Anggaran Pencegahan Karhutla

Pernyataan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, ketika membacakan pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang APBD 2016, yang menyatakan ada anggaran dana Rp123 miliar untuk pencegahan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ternyata tidak ditemukan oleh pimpinan DPRD Riau dalam buku KUA PPAS ABDD 2016. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengaku kecewa akan hal tersebut.

‘’Saya tidak menemukan nilai Rp123 miliar itu. Tidak ada itu sudah saya hitung semua, saya baca dan saya hitung tidak ada. Anggaran pencegahan itu tidak lebih dari Rp10 miliar. Saya sangat kecewa anggaran pencegahan Karhutla itu tidak dimasukkan. Artinya APBD kita ini tidak mengutamakan pencegahan Karhutla. Jadi kalau ada kebakaran, gubernur harus bertanngungjawab,’’ ujarnya

Lebih lanjut dikatakannya, tidak di anggarkannya untuk pencegahan Karhutla juga membuat ketakutan Satgas penanggulangan bencana. Pasalnya BMKG memprediksi pada bulan Februari musim kemarau sudah akan datang di Riau dan dikhawatirkan akan kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Atas hal itu, ia juga mengaku sudah langsung berkunjung ke kementrian untuk melaporkan hal tersebut.

‘’Sampai sekarang saya menuntut itu di anggarkan, kemarin saya sudah ke Mendagri untuk melaporkan itu. Menyampaikan intruksi dari presiden dan Mendagri supaya menganggarkan pencegahan bukan penanggulangan Karhutla. Daerah lain saja seperti Sumatera Selatan saja sudah menganggarkan,’’ jelasnya.(rnl)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook