KUANTAN SINGINGI (RIAUPOS.CO) -- Mantan Ketua Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kuansing H Musliadi SAg menyoroti kebijakan Bupati Kuansing Drs H Mursini MSi yang melakukan pergantian pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Kuansing, beberapa waktu lalu.
"Saya berharap Pak Mursini merotasi atau demosi pejabat eselon II, tapi malah eselon III dan IV," kata Musliadi yang juga Ketua DPC PKB Kuansing itu kepada wartawan, Senin (13/1) kemarin.
Ia menilai banyak kinerja pejabat esselon II yang kurang fokus di bidangnya. "Tak usah saya sebutkan dinasnya, Pak Mursini lebih tahu," pungkasnya.
Mutasi kali ini, katanya, malah membuat pejabat eselon II banyak dijabat pelaksana tugas (Plt). Sebenarnya langkah yang tepat justru mendefenitifkan pejabat yang masih Plt bukan sebaliknya. Dan ini jelas merugikannya.
"Alangkah ruginya daerah kita dijabat oleh pejabat yang kewenangannya pasti terbatas karena Plt," tambahnya.
Secara aturan, Musliadi menilai langkah ini kurang tepat. Ia ingin pemerintahan Mursini-Halim ini kuat dengan didukung birokrasi yang handal dan profesional dalam mengejar capaian dalam visi misi mereka.
"Tapi saya melihat ini bisa merugikan mereka. Karena kurang persiapan dalam menganalisa dalam menempatkan para ASN," imbuhnya.
Apalagi saat ini dikatakan Musliadi situasi berada di tahun politik. Karena beberapa bulan kedepan Mursini-Halim tidak bisa lagi mengevaluasi atau mengganti pejabat yang sudah dilantik sesuai aturan yang ada.
Diakui dia, mutasi adalah hak prerogatif bupati. Tapi perlu diingat, mutasi ini harus memberikan rasa aman menghadapi tahun politik.
"Orang-orang di sekitar Pak Mursini kurang cerdas dalam menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat. Saya menilai ini sangat tergesa-gesa dan tidak dianalisa dan tidak terencana dengan matang," ungkapnya.(jps)
