PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kuantan Singingi kembali gagal disahkan. Hal ini menjadi tahun kedua bagi negeri jalur, setelah tahun sebelumnya juga tidak memiliki APBD Perubahan. Atas kondisi ini, Anggota DPRD Riau Dapil Kuansing Mardianto Manan berpendapat bahwa hal tersebut sangat merugikan masyarakat.
Menurut dia, APBD Perubahan merupakan keberlanjutan postur anggaran yang ada pada APBD murni atau tahun berjalan. Sehingga dengan ketiadaan APBD Perubahan, maka sejumlah program yang perlu dilanjutkan dan di evaluasi, tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun mendatang.
"Sangat berdampak. Karena dua kali berturut-turut dengan orang yang sama, aktor yang sama dan kandas di ruang yang sama, yakni di Gedung DPRD Kuansing. Bisa kita baca siapa berbuat apa, nampak semua itu," ujar Mardianto Manan, Senin (2/10/2023).
Dikatakan dia, eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan di dalam pemerintagan. Maka keduanya tidak bisa terpisahkan dan harus bersinergi dalam rangka pembangunan. Apabila satu unsur gagal, maka keduanya akan gagal dalam menjalankan pemerintahan yang ada.
"Kemaren informasinya dari DPRD mengatakan ada nomenklatur yang tidak pas, ada UU yang tidak cocok. Sudah diminta ke Pemkab untuk dipenuhi. Tapi kata Pemkab sudah dipenuhi permintaan DPRD. Tapi terbantainya dalam tanda kutip di DPRD," sambung Mardianto.
Masih dari informasi yang dia terima, bahwa DPRD terlihat sengaja melambatkan pembahasan finalisasi APBD Perubahan. Apalagi waktu finalisasi baru dibahas pada 30 September kemaren. Padahal bila merujuk kepada aturan yang ada, bisa dilakukan pembahasan beberapa jelang deadline akhir.
"Kalau memang endingnya tanggal 30 September, jangan tanggal segitu di finalisasi. Kan bisa tanggal 25,26,27. Sehingga kalau tak putus sehari, kan masih ada waktu. Yang anehnya ditempatkan pada akhir itu. Nampaknya ada semacam tanda kutip penggiringan supaya gagal. Siapa dalangnya saya ga tau, seakan dengan mengulur-ngulur waktu," tuturnya.
Kepada eksekutif dan legislatif di Kuansing, Mardianto meminta agar menghentikan segala bentuk persoalan politik yang ada. Menurut dia, bila ingin membangun Kuansing, maka semua pihak harus melupakan semua pertikaian yang terjadi di masa lalu.
"Sudahlah berkelahi tu, sudahlah. Mari kita berdamai, kita berpikir kedepan jangan berpikir ke belakang. Masalah ada blok si A, si B, si C ga usah ada blok lagi. Ga ada hebatnya orang yang menggagalkan APBD Perubahan itu," ajaknya.
"Sudahlah tu, duduk sama-sama mari berpikir. Jangan pikirkan politik kedepan, tapi kita bicara pembangunan kedepan. Jangan berpikir kita mau jadi apa nanti, kita mau jadi bupati. Tapi bagus kita berpikir dengan APBD yang sangat minim, kita bisa bangun Kuansing. sudahlah bertelaga tu," pungkasnya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman