SELATLANJANG (RIAUPOS.CO) -- Terganjal infrastruktur, Kepulauan Meranti gagal ambil bagian terhadap program tol laut yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo, melalui kementerian terkait.
Padahal daerah ini masuk dalam lokpri, karena telah ditetapkan sebagai salah satu pulau terluar Indonesia oleh pemerintah pusat.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Selatpanjang Capt Leonard Natal Siahaan tak menyangkal jika Kepulauan Meranti masuk sebagai salah satu daerah priotitas dalam rencana trayek tol laut program pusat tersebut.
Terganjal kesiapan atau kondisi infrastruktur, Capt Leonard mengungkapkan jika saat ini Kepulauan Meranti belum siap untuk ambil bagian terhadap program yang dimaksud.
"Untuk mengambil bagian dalam program ini, tentunya butuh segala persiapan yang cukup matang. Salah satunya ketersediaan seluruh fasilitas infrastruktur. Melihat dari kondisi saat ini, tampaknya kita belum siap untuk itu," ungkap Leo kepada Riaupos.co, di ruang kerjanya, Sabtu (26/2/2022) siang.
Diungkapkannya, tol laut dianggap cukup positif untuk membangun aspek disparitas harga logistik nasional, karena biaya akomodasi dari embarkasi hingga debarkasi, sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. Begitu juga jadwal dan kelancaran distribusi.
Untuk itu, ia mengaku telah berupaya maksimal menggambil kesempatan tersebut, namun gagal. Seperti semula, ia mengaku jika Pelabuhan I Pelindo Selatpanjang masuk sebagai alternatif. Namun setelah dievaluasi, pelabuhan ini dianggap belum memenuhi standar untuk memfasilifasi aktivitas sandar container ship atau kapal peti kemas.
"Tadinya Pelabuhan Pelindo. Tapi, kondisi konstruksi saat ini tidak sangggup menampung aktivitas kapal kontainer. Kalaupun bisa direstrukturisasi, kembali kena untuk kesiapan pada sisi darat yang belum memadai sebagai jalur mobilisasi. Jalan kita juga belum siap untuk angkutan ini," ujarnya.
Walaupun demikian, Leo mengaku sudah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Harapannya dapat ditindaklanjuti agar segala persiapan itu dapat dipenuhi secara bertahap oleh Pemkab Kepulauan Meranti.
"Salah satu persiapan yang dimaksud menggesa lanjutan pembangunan Dorak Port yang saat ini masih menunggu proses peralihan hak atas lahan dari pemerintah derah kepada kami," ujarnya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Rinaldi
