KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) - PEMERINTAH Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menggelar pasar murah. Rencana itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan dan Koperasi (Disprinkop) Marwan kepada Riau Pos, Selasa (4/10) siang.
Tahapan menuju pelaksanaan, ia mengaku telah melakukan koordinasi bersama pihak terkait. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga pelaksanaan kegiatan benar-benar tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.
"Koordinasi penting. Dan saat ini kita telah menerima saran dan masukan dari BPK dan BPKP. Karena kegiatan itu cukup rawan. Tentunya koordinasi agar tidak salah langkah terhadap realisasi kegiatan tersebut nantinya," ujarnya.
Gambarannnya, untuk meluncurkan program itu besaran anggaran yang akan digelontorkan tidak kurang dari Rp500 juta dengan sasaran kebutuhan ditujukan kepada 4.271 keluarga penerima manfaat (KPM).
Adapun produk dan spesifikasi paket bahan pokok yang tersedia dalam operasi pasar murah itu nantinya dominan produk lokal. Mulai dari 5 kilogram beras ladang, 1 kilogram gula kelapa, 1 kilogram mie sagu, dan 1 liter minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasar.
"Dominan produk lokal. Hanya minyak goreng saja yang kita drop dari luar dengan pola belanja kegiatan menggunakan e katalog," ujarnya.
Menurutnya sasaran program sedikit luas. Selain meringankan beban KPM, target lain untuk mendukung peran UMKM setempat dalam menekan laju inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu.
Saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi sedang dipersiapkan. Termasuk SK Bupati dan sejumlah regulasi yang diperlukan. Sehingga, setelah evaluasi APBDP rampung, dan DPA diterima, maka bisa langsung dilaksanakan.
Ditambahkan Sekdakab Bambang Suprianto mengaku jika pihaknya telah menggelontorkan Rp3 milliar menuju stabilitas inflasi daerah setempat. Bentuk kegiatan bantalan sosial masyarakat.
Bahkan tidak hanya operasi pasar murah yang akan dilaksanakan Disperindagkop, melainkan juga akan dilaksanakan penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kepulauan Meranti.
"Banyak bentuk-bentuk intervensi kita untuk menekan inflasi ini. Harapannya ini bisa menekan tingginya harga-harga yang terjadi imbas kenaikan BBM. Seperti amanat pemerintah pusat," ujarnya.
Menurutnya program tersebut wajib dilaksanakan. selain menjadi atensi pemerintah di tingkat daerah, tetapi juga pusat dengan sumber anggaran melalui dana transfer umum (DTU).(hen)
