SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kepulauan Meranti, Rosita SSTP MM yang ditemui Selasa (4/1/2022) menegaskan bahwa kekosongan guru bantu daerah hanya bersifat sementara.
Nantinya para guru ini akan direkrut kembali sesuai dengan kebutuhan di seluruh sekolah (PAUD, SD dan SMP).
Saat ini jumlah guru bantu yang digaji melalui dari APBD di Meranti lebih dari 500 orang. Sampai dengan evaluasi selesai, perpanjangan kontrak mereka ditunda.
"Hingga kini kita memang belum mendapatkan informasi adanya siswa yang terlantar tidak belajar akibat kekurangan guru. Karena kita memberikan kewenangan untuk seluruh kepala sekolah untuk mengatasi hal itu, jika benar terjadi, " bebernya.
Bahkan hingga kini, Rosita mengaku belum ada kepsek yang mengeluhkan kekurangan guru, meski begitu, ia juga akan berusaha memetakan kondisi yang terjadi pasca kebijakan tersebut.
Lebih jauh, siang ini Rosita juga akan mengumpulkan seluruh Korwil Pendidikan dari seluruh kecamatan. Hal itu dilakukan guna mendapatkan kebenaran informasi terhadap proses belajar di seluruh sekolah.
" Kondisi sebenarnya lagi dipetakan. Kita juga sudah diminta melaporkannya ke tim evaluasi kabupaten. Nanti setelah kita mendapatkan laporan dari korwil baru dapat gambaran bagaimana kondisi sebenarnya, " terangnya.
Plt Kadisdikbud Meranti itu juga menyebutkan guru yang dirumahkan hanya guru honor yang digaji dari APBD Meranti. Sementara guru komite yang digaji dari dana BOS sekolah masih terus masuk dan mengajar siswa.
Ditambahkan Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Disdikbud Meranti, Siti Zahara SPd bahwa kekosongan guru honor ini sifatnya hanya sementara.
"Karena sifatnya sementara, dan tidak untuk selama-lamanya. Setelah evaluasi selesai, perekrutan guru honor akan kembali kita lakukan dengan prioritas mereka yang dirumahkan," tambahnya.
Dampak Evaluasi THL Meranti, Kepsek Sedih Jika Guru Tak Kembali
Seperti diketahui dampak penundaan perpanjangan kontrak kerja tenaga harian lepas (THL) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berimbas terhadap dunia pendidikan daerah setempat.
Seluruh guru SD dan SMP yang berstatus sebagai guru bantu terpaksa melepas statusnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa jelang kontrak diperpanjang oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pihak sekolah kini keteteran untuk memenuhi jam belajar mengajar dampak minimnya jumlah guru. Kondisi itu diceritakan oleh Kepala Sekolah Negeri 15 Negeri Desa Tanjung, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sumarni SPd kepada Riau Pos, Selasa (4/1/2022) siang.
Kepsek merangkap sebagai guru terpaksa ditempuh untuk menutupi dua guru honorer yang kontraknya belum diperpanjang atau dirumahkan. Ia mengaku keteteran, letih dan sedih. Pasalnya keberadaannya sebagai satu satunya guru PNS di SD itu.
"Sedih, saya sendiri PNS di sini. Selain kepsek saya harus menjadi guru. Dua guru honorer sudah tidak ngajar lagi dan masih menunggu keputusan pemerintah darah. Untuk itu saat ini kami hanya dibantu empat orang guru komite, " ungkapnya.
Bahkan untuk menutupi jam ajar, mereka harus menggabungkan kelas. Yang tidak bisa digabung, mereka terpaksa menerapkan pola kelas rangkap secara bergantian.
"Berat memang jadinya. Ada kelas yang tidak bisa digabungkan. Kami guru terpaksa mondar mandiri dari kelas satu ke yang lainnya. Termasuk saya, kami hanya berlima orang guru. Dua masih belum jelas, " ujarnya.
Untuk itu ia berharap kepada pemerintah daerah untuk memperjuangkan status guru bantu sekolah yang dimaksud. "Saya berharap mereka bisa mengajar kembali. Kami dan murid sedih jika mereka tak kembali. Jadi kepada pak bupati tolong kami, " ungkapnya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: E Sulaiman
