SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kebijakan Gubernur Riau H Syamsuar menutup sejumlah pelabuhan di Provinsi Riau bukan saja membuat belasan ribu TKI Riau di Malaysia kesusahan tapi juga membuat Pemda Kabupaten Tanjungbalai Karimun kelimpungan.
Mereka terpaksa menampung dan mengurus administrasi pemulangan para TKI asal Provinsi Riau tersebut, dengan sumberdaya yang sangat terbatas.
Agar tidak berlarut, Pemerintah Kepri mengundang dua pemerintah kabupaten di Riau: Bengkalis dan Meranti untuk menggelar rapat koordinasi (Rakor).
Rakor tersebut berlangsung di Gedung Nasional Karimun, Rabu (1/4/20) kemarin. Hadir dalam Rakor tersebut, mewakil Bupati Meranti Kepala Dinas Perhubungan Dr Aready. Pemda Bengkalis diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Joko Edi Imhar.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekdakab Karimun Muhd Firmansyah, Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat. Selain itu juga dihadiri oleh KSOP Karimun, Perwakilan Kejari Karimun, Dandim Karimun, serta para pengusaha transportasi angkutan laut Karimun.
Terungkap dalam pertemuan itu, setelah Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan lockdown mengantisipasi penyebaran Covid-19, pertanggal 21 Maret 2020 lalu, membuat belasan ribu TKI asal negeri jiran tersebut terpaksa harus balik ke daerah asal masing-masing.
Selang beberapa hari sejak diberlakukannya Lockdown di Malaysia Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau H Syamsuar langsung mengeluarkan kebijakan menutup trayek Malaysia, ke Riau, seperti tujuan Malaysia-Dumai, Malaysia tujuan Meranti dan Malaysia tujuan Bengkalis.
Pemprov Riau berdalih penutupan sejumlah pelabuhan itu untuk mengantisipasi potensi penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau yang kemungkinan dibawa oleh para TKI asal Malaysia tersebut.
Namun satu hal yang kurang dipertimbangkan secara masak oleh Pemprov Riau. Dampak penutupan sejumlah pelabuhan itu ternyata membuat nasib belasan ribu TKI yang saat ini berada di Pelabuhan Kukup Batu Pahat, Malaysia terkatung-katung karena tidak bisa kembali ke daerah asal dan tak sedikit dari TKI ini yang izin tinggalnya hampir berakhir.
Dan kebijakan Gubernur Riau ini juga dikeluhkan oleh Pemerintah Daerah Karimun. Soalnya akibat penutupan pelabuhan di Riau membuat para TKI asal Malaysia yang sebagian besar warga Riau menumpuk di Pelabuhan Karimun.
Pemkab setempat seperti diakui Sekda Karimun Muhd Firmansyah terpaksa harus mengurus dengan menginapkan para penumpang asal Malaysia itu di hotel selama semalam sebelum mereka pulang ke daerah asal.
Untuk mengantisipasi agar hal itu tak terulang lagi, Pemkab Karimun dikatakan Sekda Karimun mengeluarkan kebijakan membuka pelabuhan bagi kapal dari Malaysia hingga pukul 9.00 WIB.
"Kami hanya berharap kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi, jujur saja, warga Karimun sangat open menerima para TKI asal Malaysia ini namun karena keterbatasan daya tampung, petugas serta sumberdaya terpaksa pelabuhan kami buka hingga pukul 9.00 WIB," ujar Sekda Karimun.
Selain menghabiskan sumberdaya yang tak sedikit, transit TKI asal Malaysia yang cukup lama di Kabupaten Meranti, Bengkalis dan Dumai ini tentu menimbulkan gejala yang tak baik bagi Kabupaten bersangkutan dalam melindungi warganya terpapar Covid-19 yang mungkin saja dibawa oleh para TKI dari negara Red Zone Covid-19 tersebut.
Dengan demikian hendaknya kejadian tersebut tidak perlu terjadi lagi. Untuk itu rapat sinergitas seperti ini sangat perlu dilakukan untuk mencari solusi yang tepat sehingga TKI tidak terkatung-katung.
Selanjutnya, dia mengaku cukup heran dengan kebijakan yang oleh Pemerintah Provinsi Riau yang tidak lagi membuka akses bagi para masyarakatnya yang menjadi TKI di Malaysia.
"Kami heran. Sepertinya Pemprov Riau tidak mau memperhatikan warganya. Dan aneh rasanya saya dengar jika kebijakan menutup dan membuka pelabuhan itu harus izin dari menteri. Inikan kebijakannya ada di daerah,’’ sebutnya.
’’Pokoknya bupati perlu mendesak Gubernur Riau untuk kembali membuka akses di dalam rapat internal, jika tiga pelabuhan dibuka malah lebih bagus dan nantinya saudara-saudara kita bisa terbagi," ungkap Firmansyah.
Artinya nasib pemulangan TKI asal Malaysia yang sebagian besar adalah warga Riau sendiri berada di tangan Gubernur Riau H Syamsuar. Apakah bersedia membuka kembali pelabuhan agar para TKI bisa kembali ke daerah asal atau tetap kekeh menutup pelabuhan dan membiarkan ribuan TKI ini terkatung-katung di negeri jiran.
Pemda Meranti dalam usulan opsinya kepada Gubernur Riau H Syamsuar, seperti disampaikan Kadis Perhubungan Meranti Dr Aready, berharap jalur dari Pelabuhan Internasional Malaysia (Batu Pahat.red) langsung menuju Selatpanjang dibuka kembali.
Langkah itu dinilai perlu agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Karimun, hal ini untuk memudahkan Pemda Meranti melakukan pendataan dan mengurus para TKI yang kini berkecai turun di Pelabuhan Tj. Samak, Sungai Tohor, Topang dan lainnya.
Selain itu juga untuk mengantisipasi kelelahan fisik para TKI agar tidak terlalu lama di jalan, karena kelelahan fisik akan memudahkan para TKI ter-inveksi Virus Covid-19.
Keputusan dari 3 Kabupaten ini juga didukung oleh Tim Gugus Tugas Karimun seperti Kodim Karimun, KSOP, serta Pengusaha Angkutan Transportasi laut yang turut hadir dalam Rakor tersebut. Bahkan KSOP setempat mengaku siap mengkondisikan kapal dari Pelabuhan Kukup Batu Pahat sebanyak 3 Trip menuju Karimun hingga pukul 9.00 Wib.
"Kami juga akan menyediakan kapal khusus untuk para TKI asal Malaysia agar tidak bercampur dengan penupang lokal (Domestik)," ujar KSOP.
Laporan: Wira (Selatpanjang)
Editor: E Sulaiman
