BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Khusus pembangunan infrastruktur akses komunikasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dapat memperjuangkan program yang ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti Kominfo).
Demikian disampaikan Tenaga Ahli Provinsi Kemendes, Afifuddin ST kepada wartawan di Bangkinang Kota, Selasa (31/05/22). Afifuddin mengatakan, percepatan pembangunan daerah yang masih tertinggal dan terisolir tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur seperti jalan saja, tetapi pembangunan infrastruktur untuk akses komunikasi harus menjadi perhatian serius Penjabat Bupati Kampar.
‘’Karena keperluan akses komunikasi (jaringan internet, red) sudah menjadi keperluan dasar masyarakat,’’ ungkap Afifuddin.
Afifuddin mengatakan, pentingnya jaringan internet juga memberikan dampak positif untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat yang dapat meningkatkan taraf ekonomi.
‘’Pentingnya jaringan internet juga berdampak untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta bermanfaat juga untuk peningkatan sektor-sektor lain,’’ ungkap Afifuddin.
Afifuddin juga menjelaskan, setidaknya terdapat sekitar 20 desa di Kamparkiri Hulu yang belum memiliki jaringan internet atau blank spot (titik kosong jaringan internet). Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Pj Bupati Kampar.
Dia juga menjelaskan, solusi untuk keperluan akses komunikasi tersebut, Pemkab Kampar bisa memanfaatkan program yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi.
‘’Bakti Kominfo menjalankan beberapa strategi, yaitu realisasi proyek strategis nasional (PSN) Palapa Ring, perluasan pembangunan base transceiver station (BTS) atau tower pemancar sinyal 4G, penyediaan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dan pembangunan ekosistem digital,’’ ungkap Afifuddin.
Afifuddin menambahkan, pembangunan infrastruktur untuk akses komunikasi tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung akselerasi digital nasional. Mengingat, banyak daerah atau desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G atau akses internet cepat seperti wifi, secara khusus di wilayah 3T.
‘’Wilayah 3T merupakan tugas Bakti Kominfo untuk berbakti kepada negeri. Sebab, dalam upaya mencapai akselerasi digital, akses internet sangat penting untuk mendukung tugas pelayanan pemerintah desa/kelurahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah 3T tersebut,’’ ungkap Afifuddin.
Afifuddin juga menyampaikan, jika Pemkab Kampar tidak berhasil mendapatkan program Bakti Kominfo tersebut, maka Pemkab Kampar dapat memanfaatkan dana APBD untuk membangun akses komunikasi bagi daerah yang masih tertinggal dan terisolir di wilayah Kabupaten Kampar.
‘’Karena kebutuhan akses komunikasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat di zaman digital saat ini, ungkap Afifuddin yang sering menghabiskan waktunya bersama masyarakat di pedesaan wilayah Provinsi Riau ini,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Aur Kuning Kecamatan Kamparkiri Hulu, Damri mengungkapkan, keperluan akses komunikasi merupakan harapan masyarakat Kamparkiri Hulu. Karena mayoritas desa yang ada di Kamparkiri Hulu tidak memiliki akses komunikasi (jaringan internet).
Damri juga mengatakan, jika pemerintah mau membantu dan mengurusnya, maka harapan untuk mendapatkan akses komunikasi tersebut bisa diwujudkan.
‘’Seperti Desa Gajah Bertalut, mereka sudah mendapatkan akses komunikasi melalui kegiatan Bakti Kominfo sejak 2016 lalu. Hanya saja, yang membantu mereka adalah NGO WRI,’’ ungkap Damri.
Damri berharap Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM bisa datang langsung melihat kondisi desanya secara langsung. Dia pun berharap Kamsol dapat meneruskan program jalur interpretasi yang sudah mulai dilaksanakan oleh program Azis-Catur.
Laporan: Kamaruddin (Bangkinang)
