BANGKOK (RIAUPOS.CO) – Tak lama setelah kegagalan Pita Limjaroenrat menjadi Perdana Menteri Thailand diumumkan, Partai Pheu Thai yang merupakan sekutu Partai Move Forward (MFP), langsung muncul ke publik untuk turut memberikan keterangannya bahwa mereka siap membentuk pemerintahan baru.
Hal ini tentu menjadi sorotan, pasalnya Partai Pheu Thai dan MFP telah menandatangani kerja sama sebagai koalisi. Pemimpin Pheu Thai, Cholnan Srikaew, mengaku bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan apakah tetap dalam MoU dengan MFP atau berpisah.
"Saat ini, Pheu Thai masih bergandengan tangan dengan sekutu koalisi lainnya. Apakah MoU akan direvisi, saya belum bisa memberikan rincian karena delapan sekutu koalisi harus membahas masalah ini terlebih dahulu. Kami juga akan membahas apakah akan ada lebih banyak pihak yang didatangkan,” kata Cholnan dalam keterangannya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Kamis (20/7/2023).
Beberapa partai seperti Partai Bhumjaithai, Palang Pracharath, dan Chartthaipattana menegaskan bahwa mereka enggan berkoalisi dengan Partai Pheu Thai, jika pihaknya masih berafiliasi dengan MFP. Diketahui, ketiga partai itu menolak rencana kebijakan Pita Limjaroenrat yang ingin mengubah Pasal 112 KUHP terkait Pencemaran Nama Baik Kerajaan Thailand.
"Jika, Pheu Thai menjadi pemimpin dalam membentuk pemerintahan, tetapi koalisi masih menyertakan MFP, yang berencana mengubah Pasal 112, saya tidak akan bergabung. Saya juga tidak menginginkan pemerintahan minoritas," kata Anutin Charnvirakul, Pemimpin Partai Bhumjaithai.
Lebih lanjut, terkait majunya Partai Pheu Thai dalam pencalonan PM Thailand, Ketua Parlemen Wan Muhamad Noor Matha, mengatakan bahwa pemilihan akan digelar pada Kamis 27 Juli 2023 mendatang.
Partai Pheu Thai diberi kesempatan untuk mengikuti prosedur pencalonan perdana menteri oleh kandidatnya. Mereka bahkan sudah mengklaim, bahwa partainya telah mengantongi dukungan dari 282 anggota parlemen, yang 250 di antaranya adalah para senator.
Sementara MFP yang kini mulai tersisih, Pheu Thai mengatakan, mereka tidak akan memaksa MFP untuk keluar dari koalisi serta merta begitu saja.
"Tetapi kami akan membiarkannya bepikir sendiri apakah harus menjadi bagian dari koalisi karena ini hanya akan menyebabkan kebuntuan," kata salah seorang dari Partai Pheu Thai.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
