RENGAT (RIAUPOS.CO) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2022 disahkan melalui rapat paripurna, Kamis (29/9). Di mana, APBD Kabupaten Inhu tahun anggaran 2022 mengalami perubahan dari Rp1.478.620.909.909 menjadi Rp1.694.939.431.567 atau bertambah sebesar Rp 271.153.508.645.
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD-P tahun anggaran 2022 Kabupaten Inhu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Inhu, H Suwardi Ritonga SE didampingi Ketua DPRD Inhu Elda Suhanura SH MH. Pada kesempatan itu juga dihadiri Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE.
Usai membuka rapat paripurna, Wakil Ketua II DPRD Inhu H Suwardi Ritonga SE meminta perwakilan anggota Banggar untuk menyampaikan pandangan pascapembahasan RAPBD perubahan 2022. Penyampaian pandangan Banggar DPRD Inhu diwakili Ir H Adek Chandra MSi.
Dalam penyampaiannya Ir H Adek Chandra MSi mengatakan, jumlah pendapatan sebesar Rp1.478.620.909.909. Untuk jumlah belanja Rp1.694.939.431.567 dan jumlah pembiayaan Rp216.318.522.070. Sehingga total APBD perubahan 2022 sebesar Rp271.153.508.645.
"Dari pembahasan yang dilakukan beberapa waktu lalu, Banggar DPRD Inhu dapat menyetujui atas penambahan anggaran perubahan 2022," ujarnya.
Usai penyampaian pandangan Banggar, Wakil Ketua II DPRD Inhu H Suwardi Ritonga SE meminta Bupati Inhu menyampaikan pidato sambutannya tentang persetujuan APBD Perubahan 2022.
Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE menyampaikan, pembahasan dan penyelesaian rancangan perubahan APBD Kabupaten Inhu 2022 telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Di mana telah ditetapkan melalui mekanisme pendekatan formulasi kebijakan anggaran yang mengedepankan aspek prioritas, efektifitas dan efisiensi anggaran atas ketersediaan sumber pendapatan.
Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras semua pihak khususnya kepada ketua dan wakil ketua DPRD, ketua komisi, badan anggaran serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Inhu.
"Kami berharap apa yang telah disepakati ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menyampaikannya kepada Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi," ucap bupati.(gem)
Laporan KASMEDI, Rengat
