RENGAT (RIAUPOS.CO) - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah merebak di lima daerah di Riau yakni Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu (Rohul), Indragiri Hilir (Inhil), dan Siak. Untuk mengantisipasi menyebarnya penularan PMK ini, pengawasan di perbatasan pun dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Riau, baik daerah yang sudah terpapar maupun belum.
Ya, untuk mengantisipasi masuknya PMK, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melakukan pemantauan dan pengawas terhadap sapi di daerah itu. Bahkan pengawasan juga dilakukan terhadap lalu lintas ternak sapi ke Kabupaten Inhu.
Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu, Bonayus Pariza melalui Kabid Peternakan, Fahrurrazi, Selasa (14/6). "Alhamdulillah, hingga saat ini belum ada sapi di Kabupaten Inhu tertular PMK," ucap Fahrurrazi.
Menurutnya, agar tidak terjadi penularan PMK, pihaknya terus melakukan pengawasan sapi yang masuk ke Kabupaten Inhu. Pengawasan itu dilakukan di setiap pintu masuk dalam wilayah Kabupaten Inhu.
Selain itu, pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada petugas penyuluh agar selalu memberikan penyuluhan tentang PMK kepada warga. "Ini tugas kita semua agar mewaspadai sapi tidak terjangkit PMK," tambahnya.
Pengawasan terhadap lalu lintas sapi tambahnya, dinilai penting. Karena tidak lama lagi warga memerlukan hewan ternak, terutama sapi untuk kurban. "Keperluan hewan kurban masih terpenuhi dari lokal," terangnya.
Hal yang sama dilakukan Kabupaten Kampar yang sudah terpapar PMK. Kampar yang memerlukan hewan kurban sebanyak lebih kurang 7.000 ekor hewan kurban kerbau, sapi dan kambing juga mewaspadai penyebaran PMK.
"Waspada terhadap merebaknya PMK. Pemkab mengaktifkan beberapa pos ternak yang masuk pada beberapa jalur ke Kabupaten Kampar. Pos ini diaktifkan selama 24 jam," jelas Sekda Kampar Drs Yusri MSi saat melakukan peninjauan di pos keamanan hewan di Desa Silam Kecamatan Kuok, Selasa (14/6).
Yusri menjelaskan, pendirian pos ternak ini sudah beroperasi dua hari yang lalu yang berada di perbatasan Sumbar Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar, Desa Silam Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kamparkiri, dan Kecamatan Tapung Hilir.
Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/PK.320/M/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Lumpy Skin Deseas (LSD) di Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar termasuk dari 7 kabupaten yang tertular.
"Menindaklanjuti hal tersebut Pemkab Kampar sudah membentuk satgas terhadap penyebaran penyakit menular bagi hewan ternak tersebut, salah satu upaya adalah dengan mendirikan pos keamanan yang berisikan personel dari unsur Polri , TNI, BPBD, dokter hewan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, camat, dan desa," jelas Yusri.
Sekda mengatakan, bahwa persoalan ini harus cepat diantisipasi, apalagi beberapa pekan lagi akan melaksanakan Iduladha yang tentunya akan memerlukan banyak pasokan ternak. Dijelaskan Sekda, penyakit PMK tersebut menyebar dengan cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak.
Sekda Yusri juga mengatakan, bahwa akan melakukan upaya pencegahan di antaranya melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, pelarangan pemasukan ternak dari daerah tertular, pemantauan terhadap pemotongan hewan, dan sosialisasi penyakit PMK kepada masyarakat oleh semua pihak terkait.
"Mulai hari ini (kemarin, red) seluruh ternak yang akan masuk ke Kampar dan akan keluar dari kampar akan kami isolasi dan akan membuatkan tim satgas berkaitan penularan penyakit menular ini. Tidak ada satu hewan yang lolos dari daerah yang terjangkit yang masuk ke sini. Kami akan setop semuanya" ujar ujarnya.
Sekda juga mengatakan bahwa, jika masyarakat masih ingin mengonsumsi daging, tentunya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Harus waspada konsumsi atau sembelih kerbau, sapi dan kambing yang berasal dari Kabupaten Kampar.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (YSL) memastikan ketersediaan hewan ternak untuk Iduladha aman. Dia mengatakan, Indonesia memiliki populasi sapi sekitar 16 juta. Dari jumlah tersebut, yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini sekitar 100 ribuan ekor. Artinya, jumlah sapi sehat untuk stok Iduladha masih terjamin.
"100 ribuan bukan berarti tidak banyak. Banyak, kita harus khawatir. Tapi dibanding 16 juta artinya masih tersedia," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Selasa (14/6).
Selain itu, kalaupun terdeteksi adanya ternak dengan PMK di suatu desa atau kecamatan, tak berarti satu kabupaten terpapar. "PMK Itu memang hadir, kita harus khawatir. Tetapi, daerah-daerah non-PMK jauh lebih banyak," sambungnya.
Karenanya, dalam menghadapi Iduladha nanti, daerah-daerah hijau akan dijadikan daerah pemasok yang bertugas mensuplai hewan ternak ke daerah merah. Pihaknya saat ini tengah menggodok skenario guna memastikan ternak yang berpindah tempat ini betul-betul sehat, termasuk, tidak carrier.
YSL mengatakan, kans sembuh dari ternak yang terpapar PMK cukup menjanjikan. Namun, sembuh ini, belum tentu tidak carrier. Oleh sebab itu, pihaknya sangat berhati-hati. Bagi daerah-daerah yang sudah terdeteksi PMK atau merah maka akses ternak untuk keluar akan ditutup rapat. Tidak boleh ada hewan hidup keluar dari daerah tersebut.
Hewan keluar hanya bila sudah disembelih yang perlakuannya dituntun petugas kesehatan hewan. Sementara, bagi hewan mati paksa maka akan langsung dikubur. Saat ini, lanjut dia, seluruh akses sudah ditutup. Baik itu udara, laut, maupun darat.
Namun, dia tak memungkiri jika masih ada saja daerah yang kebobolan. Kebanyakan, kebobolan-kebobolan terjadi untuk jalur darat yang diakuinya begitu banyak. "Lalu sekarang bayak sekali spekulan-spekulan dalam tanda petik yang menakut-nakuti rakyat, harga Rp30 juta ditakuti jadi dijual Rp10 juta. Tapi kita akan tangani itu semua," paparnya.
Sementara itu, terkait vaksin PMK, YSL mengatakan bahwa vaksin impor sudah masuk sejak Senin (13/6). Vaksin kemudian mulai didistribusikan. Menurutnya, ini perlu waktu dari penampungan vaksin yang berada di Bogor sebelum disebar ke sejumlah daerah nantinya. Terlebih, vaksin-vaksin tersebut perlu perlakukan khusus dalam proses pengirimannya.
Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menjalankan program vaksinasi penyakit mulut dan kaki (PMK). Jawa Timur sebagai daerah dengan kasus PMK yang tinggi, mendapat giliran pertama untuk kegiatan vaksinasi itu. Pada tahap awal 800 ribu dosis vaksin PMK yang akan disuntikkan. Menyusun 2,2 juta dosis vaksin serupa.
Kegiatan vaksinasi PMK perdana tersebut dipimpin langsung Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah. Dalam kegiatan ini, tidak tampak Mentan Syahrul Yasin Limpo. Seperti diketahui nama Syahrul digadang-gadang masuk dalam daftar reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Nasrullah mengatakan kegiatan vaksinasi massal di Jawa Timur dimulai di Kabupaten Sidoarjo. "Melalui vaksinasi ini, kita harapkan dapat membantu mencegah penyebarluasan penyakit. Terutama di sentra peternakan sapi perah dan wilayah sumber bibit ternak," kata dia, Selasa (14/6).
Dia mengatakan vaksinasi PMK dilakukan pemerintah secara nasional. Tujuannya adalah untuk pencegahan dan pengendalian PMK yang sudah mewabah di Indonesia. Nasrullah menjelaskan pada vaksinasi tahap pertama, difokuskan untuk hewan-hewan sehat di zona merah dan kuning. Pertimbangannya adalah ketersediaan vaksin PMK yang masih terbatas.
Layaknya pada kasus Covid-19, hewan ternak yang sudah sembuh dari PMK diklaim telah memiliki kekebalan. Sehingga tidak masuk dalam prioritas vaksinasi. Dia menjelaskan pada tahap pertama ini, pemerintah menyiapkan sebanyak 800 ribu vaksin PMK. Pada tahap kedua nanti, akan didatangkan kembali 2,2 juta dosis vaksin PMK.
Nasrullah mengatakan pada 12 Juni 2022 lalu, sebagian dari 800 ribu dosis vaksin sudah tiba di Indonesia. Tepatnya sebanyak 10 ribu dosis vaksin PMK. Kementan mendistribusikan vaksin PMK it uke Koperasi Unit Desa (KUD) sapi perah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kemudian di empat unit pelayanan teknis pembibitan. Yaitu di Baturaden, Cipelang, Lembang, dan Singosari.
Sedangkan pada tahap kedua nanti, pemerintah mempertimbangkan prioritas komoditas, wilayah rentan PMK, dan tujuan pengembangan ternak. Selain itu juga mempertimbangkan petugas vaksinator, manajemen rantai dingin vaksin, dan lainnya.
Setiap hewan ternak yang sudah divaksin, akan diberikan tanda khusus berupa QR Code. Nantinya bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi berbasis Android. Baginya pendataan hewan ternak yang sudah divaksin ini sangat penting. Selain itu riwayat vaksinasi juga akan ditulis di kartu vaksin. Di kartu ini juga akan dilengkapi dengan nomor identifikasi ternak. Dia menyiapkan penandaan QR Code hewan ternak yang sudah divaksin untuk wilayah Jawa Timur sebagai 233 ribu ekor lebih.
Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin menjelaskan stok obat-obatan untuk penanganan wabah PMK di Kementan saat ini menipis. "Obat antipiretik, antibiotik ada. Tetapi tidak bisa cover 18 provinsi," katanya.
Dia mengatakan Kemenag sedang melakukan pengadaan obat-obatan kembali, dari hasil refocusing anggaran di Ditjen PKH Kementan. Sedangkan untuk desinfektan, pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan 900 kg dari FAO.
Data Kementan per 6 Juni menyebutkan jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK mencapai 81.800 ekor di 163 kabupaten/kota di 18 provinsi. Dari total kasus itu, 28.528 hewan sudah sembuh. Lalu 607 hewan dilakukan pemotongan bersyarat dan 524 ekor hewan mati. Hewan ternak yang saat ini belum sembuh ada 52.211 ekor.(kas/kom/mia/wan/jpg)
