Kerja keras untuk mencapai opini WTP tersebut, bukan hal yang sangat mudah. Karena dalam penataan aset terdapat sekitar Rp207 miliar yang telah ditelusuri tidak ditemukan. Namun dengan kesungguhan dan bekerja ikhlas, dari Rp207 miliar, saat ini penelurusan aset yang tidak ditemukan mengerucut menjadi Rp18 miliar.

Tidak itu saja, kerja keras lainnya yang juga menyita waktu dan pikirannya yakni penyelesaian peraturan keuangan daerah tentang penyertaan modal PDAM. Kemudian dalam penataan aset tetap yang telah dibenahi.

Begitu juga dengan penyajian laporan keuangan yang telah sesuai standar akutansi pemerintah auditi oleh BPK yang terdiri dari audit laporan keuangan, sistem pengendalian interen (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. ‘’Dengan diperoleh opini WTP  tahun 2016 ini, tentunya dapat dipertahankan untuk tahun mendatang,” harapnya.

Sebagai salah satu langkah untuk kembali mengejar opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau, yakni melakukan penelusuran terhadap aset tidak ditemukan yang masih tersisa Rp18 miliar, penghapusan aset untuk barang-barang dengan kondisi rusak berat. Selain itu tentunya dengan penataan aset yang baik seperti ketika dilakukan mutasi pejabat, seluruh kendaraan dinas yang ada di SKPD langsung dilakukan serah terima. Sehingga kendaraan tersebut tetap di SKPD tersebut tidak di bawah mantan pejabat yang lama.

Lebih jauh disampaikannya, Pemerintan Kabupaten Inhu merasa cukup puas atas keberhasilan mendapat peringkat kedua sebagai penyetoran iuran wajib PNS daerah tahun 2015 dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau dan PT Taspen Kantor Cabang Pekanbaru pada tanggal 30 April 2016.

Kemudian peringkat terbaik ke satu tahun 2016 sebagai penyetor iuaran wajib PNS daerah yang ditetapkan tanggal 27 Maret 2017 dari pihak yang sama.(kas/izl)