INDRAGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) -- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin rapat bersama Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid di Rumah Dinas Inhil, Jalan Kesehatan Tembilahan, Sabtu (21/12).

Rapat tersebut membahas persoalan energi yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Inhil.

Bupati Inhil HM Wardan mengatakan banyak hal. Diantaranya memanfaatkan peluang besar pada pengembangan perkelapaan. Karena beberapa waktu lalu, Pemkab Inhil telah melakukan sejumlah MoU dengan perusahaan pengolah produk turunan kelapa.

Hasil MoU tersebut diharapkan kedepan akan ada mesin-mesin yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sehingga 197 desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

"Meski saat ini baru ada sekitar 20 persen BUMDes yang sudah aktif dan sehat. Saya tidak akan pernah berhenti  mendorongan agar BUMDes-BUMDes agar berkembang," sebut bupati.

Supaya hal itu dapat tercapai, BUMDes yang dimaksud harus mampu menggali potensi di masing-masing desa. Sebab, salah satu tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk membentuk unit-unit usaha produk turunan kelapa.

Sedangkan anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid melaporkan beberapa cara untuk mengantisipasi kelangkaan BBM dan gas. Termasuk dalam mempertahankan potensi terbesar di Kabupaten Inhil, yaitu kelapa dan yang lainnya.

Sejalan dengan persoalan kelistrikan masih terdapat 29 desa yang belum dapat aliran listrik. Maka itu pada 2020 mendatang ditargetkan persoalan kelistrikan akan sampai ke dusun-dusun.

"Kita optimis hal itu akan tercapai," pungkasnya.(adv)