INDRAGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Indragiri Hilir meski mencarikan solusi terkait dana transfer yang belum dibayarkan. “Harus ada upaya menanyakan kepastian dari pemerintah pusat terhadap dana transfer ke daerah,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna, kemarin.
Akibat belum masuknya dana transfer pusat ke daerah banyak kegiatan pembangunan yang sudah rampung dikerjakan tapi belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah kepada rekanan kontraktor.
"Kita mendorong Bangggar dan TPAD segera mencarikan solusinya dan menanyakan seperti apa persoalan dana transfer tesebut," tegas Iwan.
Jika dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, maka menurut Iwan, akan berdampak negatif dan menimbulkan asumsi miring terhadap pemerintah. Apalagi persoalan tersebut terjadi hampir setiap tahun anggaran.
Di samping itu, Komisi III DPRD Inhil ini juga meminta kepada Pemkab agar segera memberikan penjelasan langsung kepada pihak ketiga atau kontraktor perihal terjadi tunda bayar (TB) dan sejauh mana usaha dalam persoalan ini.
"Ini tentunya harus disampaikan sejelas-jelasnya supaya ada kepastian bagi mereka," imbuhnya.(adv)
