INDRAGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) -- Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan administrasi, maka kelanjutan pembangunan RSUD Puri Husada Tembilahan, didampingi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Pusat.

Untuk memaksimalkan hal itu pihak LKPP bertemu dengan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Inhil H Zainal Arifin dan Direktur RSUD Puri Husada di Tembilahan, Kamis (9/1).

Sedangkan LKPP Pusat bekerjasama dengan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Inhil serta kelompok kerja. Dari hasil pendampingan ini akan diserahkan ke ULP yang akan melakukan pelelangan.

"ULP yang berhak melakukan pelelangan," kata Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan Saut Pakpahan.

Sementara itu Bupati Inhil HM Wardan dalam keterangannya menyampaikan pembangunan RSUD Puri Husada Tembilahan, menelan biaya cukup besar. Maka itu perlu adanya pendampingan sebagai mana yang dimaksud.

"Kita ingin dikemudian hari tidak ada permasalahan hukum yang dapat menghambat laju pembangunan," ungkap bupati.

Jika pelaksanaan pembangunan RSUD Puri Husada Tembilahan berjalan lancar, maka apa yang ditargetkan akhir 2020 bisa selesai tepat waktu. Dimana pembangunan tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah.

"Kita tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," imbuhnya.(adv)