Sementara Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon menilai tokoh-tokoh BPN dijadikan target menjelang Pemilu 17 April mendatang.
“Ini polanya makin hari mendekati pemilu makin banyak tokoh-tokoh yang merupakan bagian dari BPN seperti ditarget,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/2).
Beberapa nama yang disebutkan wakil ketua DPR itu antara lain Ahmad Dhani, Buni Yani, hingga yang terbaru adalah Slamet Ma’arif.
“Saya lihat ini adalah bagian dari upaya untuk membungkam kritik. Sekaligus juga menghambat kerja BPN untuk memenangkan Prabowo-Sandi,” tegas Fadli sembari menyebut, pihaknya akan melakukan pembelaan habis-habisan untuk Slamet.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai, penetapan status tersangka Slamet seharusnya menjadi ranah Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
“Itu prioritasnya KPU. Kalau Bawaslu mengatakan ada pelanggaran ya itu otoritasnya KPU,” kata Moeldoko di Jakarta Selatan, Senin (11/2).
Lantaran Polda Jateng telah menetapkan Slamet sebagai tersangka, kata Moeldoko, proses hukum itu harus dihormati. “Ya, itu kita menghormati apa yang telah menjadi keputusan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf, Johnny G Plate hanya melihat kasus yang dialami tokoh-tokoh BPN secara sederhana.
“Supaya tidak kena kasus hukum, jangan buat masalah hukum, karena hukum akan diperlakukan adil terhadap semua warga negara. Sederhana,” ucap Johnny yang juga sekjen DPP Partai NasDem, di Gedung DPR.
Untuk itu pihaknya mengajak kepada siapa pun yang terlibat dalam kontestasi pemilu, agar jangan melanggar rambu-rambu yang telah diatur. Terutama jangan sampai melakukan pelanggaran hukum.
“Tetapi ya, bagi yang melanggar hukum maka akan diterapkan tindakan hukum sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku,” tandasnya.(fat/ted)
