JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengadangan terhadap Wakil Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI) Habib Ja’far Shodiq di di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (14/7/2018), harus diusut polisi.
Permintaan itu datang dari Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Dia menilai, pengadangan itu merupakan bentuk intoleransi yang tak boleh dibiarkan.
"Aparat harus tegas menindak aksi intoleran itu karena bisa memicu perpecahan apalagi sekarang memasuki tahun politik," ucapnya, seperti dikutip JPNN.com, Senin (16/7/2018).
Menurut Habib Novel, sapaannya, dirinya menyayangkan polisi yang terkesan membiarkan aksi masyarakat penolak kedatangan Ja’far Shodiq di Tarakan. Novel menyebut polisi tak menjalankan tugasnya dalam peristiwa tersebut.
"Kami sesalkan aparat tidak bisa meredam aksi intoleran yang merusak kepancasilaan. Apalagi mereka telah mengganggu ketertiban umum yaitu bandara yang sangat harus dijaga keamanan dan ketertibannya," jelasnya.
Dia menambahkan, ada kesan pembiaran atas aksi penolakan terhadap kunjungan tokoh-tokoh FPI di sejumlah tempat. Penolakan terhadap tokoh FPI bukan hanya kali ini saja, melainkan juga pernah terjadi di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Ja’far Shodiq sebelumnya berkunjung ke Kaltara dalam rangka menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) FPI di Kota Tarakan, Kaltara, Sabtu (14/7/2018). Akan tetapi, ada massa yang menggelar demontrasi di Bandara Juwata Tarakan.
Menurut koordinator aksi, Markus, aksi penolakan atas kedatangan perwakilan FPI itu didasari rekam jejak organisasi besutan Habib Rizieq Shihab itu yang kerap melakukan sweeping yang sangat meresahkan masyarakat.
“Saya rasa, tidak ada yang melarang suatu ormas jika tujuan ormas itu memang jelas untuk kebaikan. Namun, karena adanya rekam jejak ini, masyarakat menolak masuknya ormas FPI ke Tarakan karena beberapa sikap mereka di berbagai wilayah yang melukai hati pemeluk agama lain,” jelasnya.(tan)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
