JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan keterlibatan sejumlah anggota Komisi V DPR dalam suap proyek pembangunan jalan yang melibatkan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti makin tercium. Untuk mengamankan barang bukti, penyidik KPK bahkan harus mencegah tangkal (cekal) anggota Komisi V dari Partai Golkar, Budi Supriyanto, sehingga tidak bisa melarikan diri ke luar negeri (LN).
KPK telah mengirimkan surat pencegahan itu ke Ditjen Imigrasi. Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengungkapkan, pencegahan itu diperlukan untuk kepentingan penyidikan. "Salah satunya agar yang bersangkutan tidak membawa sesuatu bepergian ke luar negeri," ujar Yuyuk di gedung KPK, Jumat (22/1/2016).
Entah barang apa yang dikhawatirkan bakal dihilangkan Budi. Yang pasti, pekan lalu ruangan kerja anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X itu telah digeledah. Dari penggeledahan itu penyidik mengamankan beberapa dokumen rapat.
Selain dicegah, Budi harusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Damayanti. Tapi dia tak datang dengan alasan sakit. KPK rupanya melihat hal tersebut sebagai modus. Sebab, setelah menerima surat pemberitahuan sakit, penyidik langsung mengirimkan surat panggilan kedua. ’’Suratnya sudah dibuat dan dikirimkan. Yang bersangkutan akan diperiksa lagi awal pekan depan,’’ jelas Yuyuk.
Pemeriksaan Budi itu informasinya berkaitan dengan aliran uang kasus Damayanti ke sejumlah anggota Komisi V. Dikonfirmasi terkait hal itu, Yuyuk mengatakan semua informasi yang didapat penyidik akan dikonfirmasikan ke Budi.
Budi bukan satu-satunya orang yang dicegah dalam kasus Damayanti. KPK juga telah mengajukan cegah untuk pengusaha asal Maluku, So Kok Seng. Pengusaha 51 tahun itu merupakan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa. Diduga, perusahaan tersebut disiapkan menjadi subkontraktor proyek pembangunan jalan di Maluku yang dimainkan Damayanti Cs.
