JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah berusaha menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. Setelah menambah anggaran bantuan sembako dan mempercepat penyaluran program keluarga harapan (PKH), sasaran penerima kartu prakerja diperluas sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.
Program kartu prakerja semula hanya diperuntukkan bagi masyarakat pencari kerja. Kini para pekerja harian, buruh lepas, dan pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa merasakan manfaat program tersebut seiring dengan mewabahnya virus korona. Sehingga diharapkan roda perekonomian mereka tetap bisa berjalan.
Program kartu prakerja untuk kalangan-kalangan itu akan berlangsung antara tiga hingga empat bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun. ”Sehingga nanti setiap peserta kartu prakerja akan diberi honor insentif Rp 1 juta,” terang Presiden Joko Widodo kemarin.
Program kartu prakerja tidak hanya bisa diikuti pekerja harian, buruh lepas, dan korban PHK. Para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet akibat kebijakan social distancing juga bisa mengikuti program tersebut. Selain untuk menambah penghasilan, yang utama dari program itu ialah meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM mereka.
Presiden meminta semua kepala daerah mendukung program tersebut di wilayah masing-masing. ”Siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik,” ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu. Tujuannya, anggaran yang ada langsung bisa disalurkan dan tepat sasaran. Program kartu prakerja sendiri diluncurkan 20 Maret lalu dan akan efektif per 1 April.
Terkait program itu pula, presiden meminta semua kegiatan produksi yang dikoordinasi pemda menjadi program padat karya. Sejumlah kementerian juga akan memperbanyak program tersebut. Khususnya padat karya tunai. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga agar masyarakat tetap memiliki pendapatan sehingga daya belinya terjaga.
Namun, berbagai kegiatan tersebut harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Risiko penularan Covid-19 harus diminimalkan. Kegiatan produksi harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah perlu memfokuskan seluruh instrumen kebijakan untuk menangani Covid-19. Termasuk implikasi dan dampaknya terhadap situasi perekonomian saat ini.
”Mempertimbangkan kondisi saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap program kartu prakerja. Yaitu difokuskan bagi pekerja yang terkena PHK di sektor informal dan UMK akibat dampak Covid-19,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Program pelatihan yang diberikan adalah pelatihan online. Penerima manfaat akan mendapatkan insentif sebesar Rp 4 juta (Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan) dengan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta. Skema itu hanya berlaku selama 4 bulan untuk memitigasi dampak Covid-19 yang mengakibatkan banyak pekerja kena PHK karena turunnya omzet dan usaha di tempat mereka bekerja.
”Bila kondisi dan situasi sudah kembali normal, skema yang digunakan program kartu prakerja adalah skema awal. Yaitu dengan total insentif Rp 650 ribu dan biaya pelatihan Rp 5 juta,” imbuhnya.
Sementara itu, bagi pekerja yang terkena PHK pada sektor formal yang ikut dalam kepesertaan BPJamsostek, pemerintah juga menyiapkan skema. Yakni melalui pembiayaan dari BPJamsostek berupa bantuan pelatihan dan insentif yang diberikan selama 3 bulan dengan total insentif Rp 3 juta dan biaya pelatihan Rp 2 juta.
”Kami juga akan memberikan insentif untuk yang terkena PHK. Dari sisi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberi santunan plus pelatihan sehingga bisa mendapatkan paling tidak dalam tiga bulan Rp 1 juta per kepala,” jelas Menkeu Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah. Hingga kemarin, belum diperoleh informasi kapan program itu dimulai.
Sementara itu, laju pertambahan jumlah pasien positif Covid-19 belum melambat. Hingga kemarin terdapat 105 tambahan kasus baru. Dengan demikian, total pasien yang positif terinfeksi menjadi 790 orang.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, kasus positif tersebut adalah hasil pemeriksaan melalui metode PCR (polymerase chain reaction) yang menggunakan sampel DNA dari cairan di tenggorokan dan kerongkongan. ”Jadi, hasil positif ini bukan dari rapid test atau tes cepat,” jelas Yuri kemarin.
Data Gugus Tugas Covid-19 mencatat, DKI Jakarta menjadi daerah penyumbang terbanyak penambahan pasien positif (lihat grafis). Sementara itu, dua komisioner Ombudsman RI terdeteksi positif mengidap Covid-19 pada Selasa malam (24/3). Kabar tersebut dibenarkan Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih. Dua komisioner yang dimaksud adalah Leli Pelitasari dan Ninik Rahayu. Hasil pemeriksaan itu sendiri cukup mengejutkan lantaran dua komisioner tersebut dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala apa pun.
Alamsyah menjelaskan, sejak ada imbauan pemerintah, ombudsman telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai Selasa (17/3). Namun, komisioner sebagai pimpinan lembaga tetap diminta piket ke kantor secara bergantian dan memastikan pelayanan di garda terdepan tetap berjalan. Karena kerentanan itu, jajaran pimpinan memutuskan untuk menjalani rapid test pada Kamis (19/3). Hasilnya, ditemukan dua komisioner positif Covid-19.
”Oleh dokter disampaikan bahwa dua orang positif dengan kategori pasien dalam pengawasan (PDP),” jelas Alamsyah ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (25/3). Keduanya kemudian disarankan melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing.
Awalnya, ombudsman mengambil keputusan agar dua komisioner itu menjalani perawatan di Wisma Atlet saja. Sebab, ada risiko keluarga di rumah tertular. ”Tapi, setelah diskusi dengan dokter, karena antrean banyak, akhirnya tetap dilakukan isolasi mandiri,” lanjut Alamsyah. Kondisi tersebut membuat Leli dan Ninik dibebaskan sementara dari tugas dan hanya melakukan komunikasi rutin dengan jajaran pimpinan ombudsman.
Alamsyah menegaskan, ombudsman memercayakan kepada petugas kesehatan untuk melakukan tracing terhadap kedua komisioner itu. ”Kami akan memercayakan kepada yang berkompeten dan tidak akan memberi informasi yang spekulatif ke publik, seperti siapa orang terakhir yang kontak dengan mereka,” tegas Alamsyah.
Sementara itu, jumlah pasien positif terjangkit virus korona di Jawa Timur tidak bertambah. Namun, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) terus naik. ”Harapannya, persebaran ODP, PDP, maupun pasien positif tidak meluas,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kemarin.
Dia mengatakan, perangkat rapid test tiba tadi malam. Provinsi Jatim mendapat jatah 10 ribu set. Hari ini akan didistribusikan ke rumah sakit rujukan. Jatah setiap rumah sakit berbeda. Semua bergantung dari jumlah PDP, ODP, serta pasien positif yang dirawat di rumah sakit tersebut. ”Kami utamakan layanan rumah sakit dulu,” katanya.
Khofifah memahami bahwa banyak warga yang ingin menjalani rapid test. Terutama pekerja migran Indonesia (PMI). Saat ini Pemprov Jatim masih menunggu jatah tambahan dari pusat. Bisa jadi tambahan itu dapat dipakai pekerja migran tersebut. ”Termasuk warga yang baru saja pulang dari Jakarta,” imbuh dia.
Di sisi lain, pemerintah provinsi meluncurkan program Covid-19 Jatim. Laman itu untuk masyarakat yang ingin mencari informasi tentang virus korona. Sebelumnya, pemprov meluncurkan program self checkup melalui ceckupcovid19.jatimprov.go.id. Ada 2,5 juta warga yang menggunakan aplikasi tersebut. Banyak yang mengirim pertanyaan melalui e-mail. Pemprov pun menambah layanan chatting pada laman tersebut. Dengan begitu, masyarakat bisa bertanya apa pun tentang Covid-19.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
