(RIAUPOS.CO) - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat ekspansi moneter melalui akselerasi dengan stimulus fiskal pemerintah. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, Komite Stabilitas Sistem Keuangan sedang mengkaji paket stimulus fiskal 2021. BI juga mendorong kredit untuk sektor-sektor yang penting dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Pembukaan sektor ekonomi yang produktif dan aman ini yang sedang kami koordinasikan,” ungkap Perry dalam diskusi virtual Jumat (22/1). Rencana itu tentu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi yang masih berjalan.
BI telah memetakan sektor-sektor yang memiliki risiko persebaran virus SARS-CoV-2 rendah, tapi berpengaruh signifikan untuk akselerasi PEN (selengkapnya lihat grafis). Nantinya, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk penjaminan kredit dan suku bunga untuk sektor-sektor tersebut.
Salah satu kebijakan pendukung stimulus tersebut, menurut Perry, adalah suku bunga BI 7-Day (reverse) Repo Rate (BI-7DRR) yang rendah. Dia berharap perbankan bisa memanfaatkan kebijakan itu untuk meningkatkan kinerja kreditnya.
Perry juga berharap berbagai stimulus fiskal lain serta kebijakan moneter dan makroprudensial bisa terserap optimal dalam masyarakat. “Sampai kapan? Sampai ada tanda-tanda inflasi membaik,” ucap pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut.
Selain itu, BI mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Khususnya terkait dengan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, sektor tersebut menyumbangkan 61,1 persen produk domestik bruto (PDB).
Perry optimistis ekonomi domestik tumbuh bertahap tahun ini. “Berkisar 4,8 sampai 5,8 persen,” ungkapnya. Keyakinan itu juga didorong peningkatan konsumsi masyarakat dengan stimulus fiskal dari pemerintah hingga akhir 2020. Baik melalui belanja bantuan sosial maupun subsidi upah.
Kendati demikian, percepatan vaksinasi dan disiplin penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam masyarakat adalah syarat utama kesuksesan PEN. Dua faktor tersebut penting untuk menjaga kesehatan, memulihkan mobilitas manusia, dan menggairahkan kembali aktivitas ekonomi serta dunia usaha.
Terpisah, Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI, meminta pemerintah lebih gesit dan sigap dalam memulihkan perekonomian. Jika tidak, berbagai masalah ekonomi akan menjadi semakin serius. Di antaranya, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial masyarakat.
Dia menilai, eksekusi dan serapan anggaran PEN sangat lambat. Penyebabnya adalah ketidaksiapan birokrasi. Akibatnya, program tersebut tidak optimal dalam meredam dampak resesi. “Ditambah, publik dikejutkan dengan korupsi bantuan sosial yang menguras emosi,” keluhnya.(fiz)
Laporan JPG, Jakarta
