PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Berdasarkan data APBN sampai dengan akhir September 2021, alokasi APBN di Provinsi Riau sebesar Rp 28,83 triliun. Rp7,99 triliun dialokasikan pada DIPA K/L yang terdiri dari 486 satuan kerja di seluruh Provinsi Riau dan Rp20,83 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Riau sekaligus Kakanwil DJPb Ismed Saputra. Dikatakannya, sampai dengan September 2021, realisasi belanja K/L berjalan on-track dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 60 persen yakni sebesar 67,57 persen.
"Namun, masih diperlukan perhatian khusus pada bantuan sosial yang baru mencapai 51,10 persen," ungkapnya, Senin (18/10/2021).
Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Belanja K/L sampai dengan 30 September 2021 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 (63,00 persen).
Secara kelembagaan, prosentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh satuan kerja lingkup BKPM, namun secara nilai realisasi dan pagu tertinggi masih didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun program yang juga cukup mendominasi adalah serapan anggaran untuk infrastruktur konektivitas.
"Anggaran pada program ini digunakan untuk beberapa proyek strategis yang akan memberikan multiplier effect bagi Riau, antara lain preservasi Jalan Sei Akar-Bagan Jaya, preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura-Mengkapan/Buton, dan pembangunan Jembatan Nilo," ungkapnya.
Prosentase serapan triwulan III 2021 terhadap berdasarkan jenis belanja terhadap pagu adalah sebagai berikut : Untuk belanja Kementerian/Lembaga masih didominasi oleh Belanja Pegawai (74,69 persen), disusul Belanja Barang (64,23 persen) serta Belanja Modal (61,22 persen).
Sedangkan untuk TKDD realisasi tertinggi terjadi pada dana bagi hasil sebesar (98,03 persen), transfer dana alokasi umum (78,95 persen), dan dana alokasi khusus non fisik (62,15 persen). Khusus belanja modal, meski serapan pada akhir triwulan III 2021 masih 61,22 persen, namun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 12,71 persen.
"Faktor pendorong percepatan proses lelang untuk belanja modal konstruksi, percepatan penunjukkan para pejabat pengelola keuangan, terealisasinya beberapa jenis belanja modal yang mengalami penundaan pada tahun 2020. Dengan realisasi belanja modal yang tinggi ini, pemerintah ingin menjaga momentum pembangunan infrastruktur maupun berbagai belanja di bidang investasi," tukas Ismsd.
Sementara itu, terkait realisasi TKDD per Pemda yang mencapai Rp15,96 Triliun (60,62 persen), Kabupaten Rokan Hulu merupakan Pemda dengan tingkat realisasi TKDD paling tinggi (67,61 persen), sedangkan Kabupaten Rokan Hilir memiliki tingkat realisasi terendah (52,02 persen).
Realisasi DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp472,01 Miliar atau 28,14 persen dari Pagu Rp1,68 Triliun. Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan tingkat penyaluran tertinggi yaitu 38,74 persen, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan tingkat penyaluran terendah yaitu 20,08 persen.
Realisasi dana desa per kabupaten mencapai Rp974,05 Miliar (65,61 persen) dengan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tingkat penyaluran tertinggi (76,79 persen) dan Kabupaten Rokan Hilir terendah dengan tingkat penyaluran 50,18 persen.
Laporan: Mujawaroh Annafi (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
