DIRJENBUN TURUN KE RIAU

Produktivitas CPO Rendah, Pemerintah Kebut Program CSR

Ekonomi-Bisnis | Senin, 18 September 2023 - 21:42 WIB

Produktivitas CPO Rendah, Pemerintah Kebut Program CSR
Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Andi Nur Alamsyah mewakili Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dalam acara kick-off tanam perdana percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) jalur kemitraan binaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Senin (18/9/2023). (HELFIZON/RIAUPOS.CO)

TAPUNG (RIAUPOS.CO) - Produksi crude palm oil (CPO) nasional belakangan ini mengalami penurunan. Terdata di Kementerian Perkebunan saat ini produksi CPO nasional hanya 4 ton per hektare kebun kelapa sawit. Beberapa tahun sebelumnya produksi bisa mencapai 6-8 ton per hektarenya. 

Untuk itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terutama jalur kemitraan menjadi salah satu kunci agar industri yang menopang perekonomian Indonesia ini dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi kesejahteraan bangsa.


“Produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 per hektare setara CPO. Jika tidak ada terobosan dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit maka masa depan industri kelapa sawit Indonesia akan terancam,” ujar Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Andi Nur Alamsyah.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan dalam acara kick-off tanam perdana percepatan PSR jalur kemitraan binaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Senin (18/9/2023).

Hadir pada kesempatan itu Kadisbun Riau Ir Zulfadli, Pj Bupati Kampar Firdaus, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman dan Forkompimda Kampar.

Mitra binaan GAPKI tersebut adalah petani kelapa sawit plasma yang tergabung dalam Koperasi Berkat Ridho yang dibina oleh PT Buana Wiralestari Mas. Penanaman perdana itu dilakukan di lahan petani plasma seluas 138 hektare di Desa Kijang Makmur Tapung Hilir, Kampar. Usulan mereka mendapatkan dana bantuan replanting sawit senilai 30 juta per hektare disetujui pemerintah setelah rekomendasi teknis mereka diterima oleh BPDPKS.

Bantuan PSR melalui kemitraan ini merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong petani sawit meremajakan kebun sawitnya yang sudah tua dan tidak lagi produktif.  Apalagi saat ini, petani kelapa sawit Indonesia yang menguasai 42% komposisi pelaku industri kelapa sawit nasional, memiliki ketimpangan produktivitas yang sangat tajam dibandingkan dengan perusahaan kelapa sawit.

Andi menjelaskan, lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor tiga tahun 2022 yang mengakomodir PSR melalui jalur kemitraan di samping jalur dinas merupakan bukti langkah serius pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas sawit  nasional.

“Saya berharap, perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini bisa memberikan transfer teknologi, pengetahuan budidaya, akses pasar dan pemetaan kepada para petani binaannya.” ucap Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan bahwa program PSR yang telah bergulir sejak tahun 2016 telah memberikan peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit petani, namun belum berjalan dengan optimal. Untuk itu terlibatnya peran perusahaan sebagai bapak asuh diharapkan dapat menyukseskan target PSR yakni 500 ribu hektar per tiga tahun atau sekitar 1.800 hektare per tahun.

“Sejak 2016 hingga Agustus tahun ini, BPDPKS telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp8,8 triliun dan tahun ini telah melakukan PSR lebih dari 17.000 hektare yang terdiri dari tujuh proposal PSR kemitraan,” jelas Eddy.

“Saat ini ada 17 proposal PSR kemitraan yang sedang kami kaji dan dengan capaian implementasi PSR hingga kuartal tiga ini, maka kami yakin dapat memenuhi target 500 ribu hektare,” kata Eddy.

Sepakat dengan pemerintah, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan pentingnya tata kelola berkelanjutan serta program PSR oleh petani. Menurut Eddy, peningkatan produksi kelapa sawit nasional sangatlah urgen, mengingat dalam lama tahun terakhir produksi sawit nasional mengalami stagnansi sedangkan permintaan atau konsumsi terus meningkat dari 18 juta ton tahun 2022 menjadi 21 juta ton di 2023.

“Kami sangat serius dengan program PSR jalur kemitraan ini, seluruh anggota GAPKI berkomitmen untuk menjalankan program,” tegas Eddy.

“Program ini selain untuk meremajakan tanaman petani yang sudah tua, juga membantu para petani untuk dapat melakukan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sehingga sebagai hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit ya.” Jelas Eddy lagi.

Laporan: Helfizon
Editor: Edwar Yaman

 

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook