PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kegiatan Rabu (11/4/2018) di ruang rapat direksi lantai 8 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri terasa istimewa. Terlihat istimewa karena hadirnya Sekdaprov Riau dan dua Asisten Sekdaprov Riau, ditambah lagi di acara ini sekaligus ada dua badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melaksanakan penandatanganan MoU yakni BPKAD dan Bapenda.
Sekda Provinsi Riau H. Ahmad Hijazi berserta Asisten II Masperi dan Asisten III Indrawati Nasution hadir pada saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang integrasi data setoran pendapatan daerah Provinsi Riau yang dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Riau Syahrial Abdi, AP M.Si dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Drs Indra Putrayana, M.Si bersama Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari yang didampingi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi, Rabu (11/4/2018). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Direksi Lantai 8 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.
Sekdaprov Riau dalam sambutannya berkeyakinan bahwa pengelolaan transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi Riau khususnya BPKAD dan Bapenda akan dapat terlaksana dengan baik mengingat perkembangan teknologi yang dimiliki oleh bank berlogo tiga layar terkembang ini selalu sejalan dengan perkembangan zaman saat ini.
Memang dipahami bahwa Bank Riau Kepri sebagai BUMD dengan kinerja terbaik saat ini tidak hanya melayani Pemerintah Provinsi Riau saja namun juga melayani program transakasi non tunai untuk 20 Pemprov dan Pemkab Kota lainnya, tentunya dibutuhkan suatu langkah-langkah konkrit dan strategis sehingga seluruhnya dapat terlaksana.
Lebih lanjut Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengapresiasi Bank Riau Kepri yang telah menginisiasi kerja sama yang merupakan program pemerintah pusat ini. Ia juga menyampaikan kegiatan kerjasama transaksi non tunai ini merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Riau dan Bank Riau Kepri siap mewujudkan good governance dan good corporate governance melalaui pelaksanaan transaksi non tunai ini.
Integrasi data setoran pendapatan daerah dapat memudahkan Pengelolaan Penerimaan Provinsi Riau yang dikelola oleh BPKAD dan Bapenda. Selain itu juga dapat mengontrol penerimaan daerah tunai dan non tunai yang masuk ke kas daerah serta memudahkan dalam melakukan verifikasi, validasi dan rekonsiliasi data dan setoran penerimaan daerah.
