JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Isdianto terus mendorong pembangunan depo minyak (Oil Storage) di Batam, Kepulauan Riau segera terwujud. Untuk itu, Isdianto pun mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar mendukung proyek yang sudah tertunda sejak tahun 2012 tersebut.
Dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 7 Januari 2020 itu, Isdianto menyampaikan bahwa pembangunan depo minyak di kawasan Westpoint Maritime Industrial Park itu akan mendorong terciptanya lapangan kerja serta memberikan dampak positif bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di kota Batam.
“Kami mengharapkan kiranya pembangunan depo minyak yang telah tertunda tersebut dapat segera direalisasikan. Pihak perusahaan juga telah memperoleh izin-izin sesuai dengan ketentuan perturan perundangan yang berlaku dan merupakan salah satu Kawasan langsung Investasi Konstruksi (KLIK) yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ujar Isdianto dalam suratnya.
Seperti diketahui, pembangunan depo minyak ini nilainya mencapai USD 841 juta atau sekitar Rp11,77 triliun (kurs Rp14.000/USD). Pemilik proyek pembangunan depo minyak adalah PT West Point Terminal (WPT), perusahaan joint venture antara PT Mas Capital Trust dan Sinomart KTS Development Limited. Sinomart yang menguasai 95 persen saham di WPT, merupakan anak usaha dari Sinopec, perusahaan BUMN asal Cina.
Isdianto berharap dengan percepatan pembangunan depo minyak di Batam dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Batam dan akan menarik investor global lainnya. Apalagi Batam adalah salah satu parameter investasi di Indonesia.
“Realisasi pembangunan depo minyak milik investor seperti Sinopec dari Cina itu akan berdampak luas terhadap minat investor lainnya. Kami minta Sinopec segera untuk membangun Depo minyak yang telantar sejak 2012 " tegas Isdianto.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah menteri di kabinet Indonesia maju seperti Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).
Syamsul Bahrum, sekretaris percepatan investasi pemerintah daerah Kepri membenarkan adanya surat yang dikirimkan Gubernur Kepri kepada Presiden Jokowi itu. Menurutnya, surat terkait permintaan dukungan pemerintah pusat itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kepri untuk menyelesaikan proyek-proyek investasi yang mangkrak.
Pemerintah Kepri berharap dukungan presiden dan pemerintah pusat akan mendorong investor seperti Sinopec untuk segera menjalankan rencana investasinya. Apalagi posisi Batam sebagai salah satu wilayah tujuan investasi dan parameter keberhasilan investasi di Indonesia.
"Dukungan Presiden Jokowi sangat penting mengingat investasi ini juga melibatkan investor asing. Berkembangnya investasi di Batam tentu juga akan sangat positif bagi ekonomi nasional," ujarnya, Jumat (10/1).
Editor: Hary B Koriun
Sumber: Berbagai Sumber
