Dia pun sudah mencipakan data center sebagai prasarana untuk mendukung e-government di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut juga bakal ditularkan kepada kadisnaker provinsi seluruh Indonesia untuk menjadikan data center ketenagakerjaan sehingga proses terkait ketenagakerjaan bisa lebih baik.

"Memasuki MEA beberapa hari lagi, stakeholders ketenagakerjaan juga terus mencari terobosan dan inovasi baru. Terobosan ini jelas harus berdampak langsung pada masyarakat Indonesia secara luas," imbuhnya.

Selama ini, MEA selalu menjadi ketakutan bagi masyarakat Indonesia. Terutama para buruh yang mengaku bahwa mayoritas pekerja Indonesia masih lulusan SD. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia juga sudah dikepung oleh tenaga kerja asing (TKA). Jika sampai tenaga kerja asing diberi akses menjadi pekerja level bawah, maka Indonesia yang akan menanggung akibatnya.

Kami jelas khawatir jika MEA ini malah membawa petaka kepada Indonesia. Apalagi, regulasi yang ada saat ini justru sama sekali tak mempersulit gelombang masuk TKA. Jelas kami sangat keberatan karena di Negara lain sudah ada filternya," ungkapnya mengakhiri. (bil)

Sumber: JPNN

Editor: Hary B Koriun