“Penggunaan kartu kreditnya turut membantu OPD mendapatkan laporan pengunaan secara lebih transparan dari perbankan. Jadi penggunaan keuangan jelas lebih tertib. Bendahara tidak perlu memang uang tunai terlalu banyak, cukup dengan kartu kredit pemerintah ini,’’ jelasnya.

Bicara jumlah total nominal Uang Persedian di jajaran DJPb  Provinsi Riau, Tri katakan, ada 500 satker dengan total uang persedian Rp159 miliar per bulan. Setiap Satker mendapatkan 6 kartu kredit dengan total sekitar 3.000 kartu kredit Pemerintah yang dipegang oleh orang yang ditunjuk sebagai penguna anggaran, bisa kepala kantor, bisa bendahara dan lainnya.

”Masing-masing kantor memegang 6 Kartu Kredit Pemerintah dengan limit yang berbeda, tergantung penggunaannya, salah satunya pembelian peralatan kantor, dan perjalanan dinas,’’ tambahnya.

  Terkait kerja sama dengan Kanwil DJPb Riau ini, Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Pekanbaru Wahyu Sulistyono menyatakan, bahwa kartu kredit BRI Corporate Card memungkinkan penggunanya mengontrol cost expenditure perusahaan serta memonitor transaksi yang tercakup dalam travel and entertainment (T&E) secara lebih mudah.

 “Jadi nanti perusahaan bisa menelusuri secara mendetail, ke mana saja uang perusahaan dibelanjakan pegawainya,” katanya.

 Bahkan keunggulan produk mereka, ditambahkan Wahyu, BRI Corporate Card ini memudahkan pegawai menggunakan kartu kredit dengan limit yang lebih besar. Seperti kartu kredit  komersil yang diterbitkan terdahulu, BRI Corparate Card ini juga  mengandeng master card, sehingga dapat digunakan di seluruh dunia, dengan  keamanan transaksi yang cukup tinggi.

‘’Kartu kredit ini sudah menggunakan chip sehingga  aman dari risiko skimming yang ada di kartu magnetic stripe,’’ tambah Wahyu.(kom)