DUMAI (RIAUPOS.CO) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai menggelar apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disebut Gelanggang Awards. Apresiasi diberikan atas kinerja pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan juga perbankan mitra kerja.
Kegiatan tersebut juga untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pelaksanaan anggaran di tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Kota Dumai, Selasa (7/2).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Ismed Saputra dalam sambutannya sangat mengapresiasi kepada KPPN Dumai yang dalam 3 tahun terakhir secara konsisten menggelar kegiatan tahunan ini, yang tentunya berdampak positif kepada kinerja stakeholder-nya.
"Selamat kepada para penerima awards, khususnya para KPA Satker, dengan harapan dapat menjaga konsistensinya dalam mengelola anggaran yang ada. Dan bagi yang belum berkesempatan meraih awards, diharapkan diperiode tahun 2023 bisa mendapatkanya," ujar Ismed.
Dikatakan Ismed, kepada pemerintah daerah untuk dana transfer ke daerah saat ini seluruhnya akan disalurkan melalui KPPN di daerah. Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya dilakukan secara terpusat dari Jakarta.
"Penyaluran DAU dan DBH melalui KPPN daerah ini dilakukan untuk mendekatkan layanan Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah, sehingga proses koordinasi dapat berjalan dengan lebih mudah, efektif dan efisien," terang Ismed.
Untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan memiliki tools bernama IKPA atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
IKPA tahun 2022 mengukur 3 aspek kualitas dan terdiri dari 8 indikator, yakni kualitas perencanaan (revisi DIPA, dan deviasi halaman III DIPA), kualitas pelaksanaan (penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan, dan dispensasi SPM), dan terakhir kualitas hasil (Capaian Output), kata Ismed.
Sementara itu Kepala KPPN Dumai, Sukirno menyampaikan bahwa nilai IKPA tahun 2022 sebesar 96,33 dengan kategori sangat baik. Terdapat 106 satker yang berada di dalam kategori sangat baik dan baik dan hanya 5 satker berada di kategori cukup.
"Kinerja penyerapan anggaran sebesar 97,66 persen melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95 persen. Persentase penyerapan ini mengalami peningkatan dibanding periode tahunsebelumnya," ujar Sukirno.
Kategori lainnya adalah Penyerapan Anggaran Tertinggi, Pengajuan SPM Terakurat, LPJ dan Rekonsiliasi Data Keuangan Tergesit, dan Realisasi Kartu Kredit Pemerintah dan Digipay Tertinggi.
Untuk kategori yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berupa Pemda dengan Persentase Penyerapan DAK Fisik, Nonfisik, dan Dana Desa Tertinggi, Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer Tergesit, dan Pemenuhan Syarat Penyaluran DAK dan Dana Desa Tergesit. (rpg)
