DURI (RIAUPOS.CO) – Momen kunjungan kerja (kunker) Komisi VIII DPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dimanfaatkan Bupati Bengkalis Kasmarni dengan menyampaikan proposal penanganan abrasi di Kantor Camat Mandau, Bengkalis, Sabtu (28/1).
Penyerahan proposal bantuan oleh Bupati disaksikan anggota Komisi VIII DPR-RI Achmad. Di mana proposal bantuan yang diajukan Bupati Bengkalis terkait kebutuhan logistik dan peralatan dalam rangka penguatan kapasitas BPBD Bengkalis serta proposal penanggulangan abrasi pantai berupa pembangunan pengamanan pantai di sejumlah pantai di Kabupaten Bengkalis senilai Rp2,3 triliun.
Bupati Bengkalis juga memaparkan mengenai isu strategis salah satunya adalah terjadinya abrasi secara masif di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan pesisir daratan Sumatera yang sudah berlangsung cukup lama.
''Terjadinya bencana tanah longsor disertai abrasi terparah di Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi abrasi dengan membangun pengaman pantai, baik berupa breakwater maupun revertment, termasuk pemulihan ekosistem mangrove. Tetapi usaha ini belum maksimal karena terbatasnya keuangan daerah,'' ujar Bupati.
Akibat terjadinya abrasi, kata Kasmarni, menyebabkan mundurnya garis pantai berkisar 10-20 meter per tahun karena tingginya gelombang dan arus pasang surut di sepanjang garis pantai, termasuk rusaknya beberapa pemukiman penduduk, fasilitas umum, perkebunan masyarakat dan budidaya tanaman mangrove.
Isu lainnya, ujar Kasmarni, kawasan pantai kepulauan Bengkalis merupakan wilayah yang berhadapan langsung dengan batas negara tetangga (Malaysia). Kondisi tersebut menjadi alasan pertimbangan perlu diprioritaskan pengamanan pantai sebagai acuan batas kedaulatan NKRI.
''Selama ini penanganan abrasi pantai, diprioritaskan pada titik-titik kritis, dengan laju abrasi rata-rata di atas tujuh meter setiap tahun. Beberapa tahun ini telah dibangun pengaman pantai (breakwater) pada titik kritis tersebut, tetapi belum sepenuhnya meng-cover panjang abrasi yang terjadi,'' ujar Kasmarni.
Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Riau I, Achmad mengaku bakal memberikan dukungan dan dorongan kepada Kabupaten Bengkalis dalam proposal yang diajukannya.
''Kita memahami bagaimana kritisnya ancaman kehidupan masyarakat di daerah Bengkalis. Kami hanya menjembatani saja, namun ketika ada proposal dari daerah Bengkalis, kami akan kawal proposal itu sampai jadi,'' terang Achmad.
Sementara itu, Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB-RI Jarwansyah juga meminta, Pemkab Bengkalis menyiapkan proposal dengan lengkap untuk selanjutnya ditindaklajuti oleh BNPB.
''Jadi kami harap dipersiapkan betul proses pengajuan, hari ini sudah banyak daerah yang mengusulkan dan kami evaluasi. Dari Kabupaten Bengkalis kami minta untuk dilengkapi dan jangan sampai ada yang kurang,'' ujar Jarwansyah.(ksm)
