BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Bengkalis, Selasa (28/3).
Plt Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Gutmen Nainggolan mengatakan, kegiatan rakor ini dinilai sangat penting, karena Bengkalis merupakan daerah perbatasan dan sangat strategis untuk pembangunan secara nasional.
"Kami mengharapkan rakor ini menghasilkan perencanaan yang baik untuk pembangunan nasional nantinya,"ujarnya.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H Bustami HY menyambut baik dan sangat mendukung dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini. Karena melalui rakor ini dapat membuktikan perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Bengkalis begitu besar, dalam mendukung kemajuan pada kawasan perbatasan negara, terkhusus pada wilayah yang ditetapkan sebagai PKSN Bengkalis.
Bustami menyebutkan, sebagai beranda depan negara, Kabupaten Bengkalis menjadi kawasan perbatasan negara dan menjadi salah satu pintu gerbang aktivitas ekonomi perdagangan dengan negara tetangga.
Sesuai apa yang tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, bahwasanya PKSN Bengkalis memiliki fungsi di antaranya sebagai pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan.
"Juga menjadi pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pemerintahan. Pusat perdagangan dan jasa, pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan, pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pusat pelayanan transportasi laut,"ujarnya.
Artinya, keberadaan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah perbatasan, tidak semata-mata hanya berfungsi sebagai kawasan pertahanan dan keamanan saja, akan tetapi juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara.
"Kami yakin melalui rakor ini dapat menjadi langkah awal kita untuk memperkuat sinergisitas dan membangunan komunikasi yang lebih intensif,"ujarnya.(ksm)
